Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Masjokomu

Lahir di Jogja, Merantau di Riau

BLSM

OPINI | 14 July 2013 | 13:17 Dibaca: 243   Komentar: 2   0

Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan BBM adalah

pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM akan dibagikan kepada Rumah Tangga Ssaran (RTS) sebesar 150.000 rupiah per bulan selama 4 bulan. Pembagian BLSM akan dilaksanakan dua tahap, tahap pertama sebanyak 300.000 rupiah dan tahap ke dua sebesar 300.000 rupiah lagi. Penerima BLSM adalah masyarakat atau Rumah Tanga Sasaran yang sebelumnya akan diberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Total RTS seluruh Indonesai sekitar 15 jutaan lebih. Dalam pelaksanaan pembagian BLSM Kantor Pos akan menjadi pelaksana dengan data

dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh BPS

yang sudah  diserahkan kepada Tim Nasioanal Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) untuk dimanfaatkan sebagai basis data program perlindungan sosial.

http://www.jamsosindonesia.com/berita/tnp2k_menerima_ppls_2011_bps_sebagai_basis

_data_terpadu_untuk_program_perlindungan_sosial

Setelah APBN Perubahan tahun anggaran 2013 disetujui, dan dengan adanya kenaikan harga BBM maka salah satu upaya pemerintah melalui alokasi dana APBN adalah pemberian BLSM. Beberapa suara miring baik mengenai pola kali dan ikan,

ataupun adanya orang yang tidak layak menerima BLSM dan lain lain, itu wajar saja terjadi, pelaksanaan suatu program memang pasti ada kelemahannya, namun mudah mudahan tidak begitu banyak terjadi.

Mengenai kail dan ikan, saya berpendapat bahwa tidak semua wilayah di Ina

ini yang ada ikannya. BLSM adalah salah satu pelaksanaan program perlindungan

sosial, masih banyak program lain dari Kementrian dan Lembaga yang akan

mendampingi Program Perlindungan Sosial tersebut.

Tidak mudah melaksanakan suatu program tanpa memiliki data yang akurat. Tetapi

lebih tidak mudah lagi mendapatkan data yang akurat, kalau untuk perencanaan

yang persetujuannya melibatkan banyak pihak, sementara program perlu dilaksanakan segera.

Sampai saat ini masih banyak kendala di lapangan mengenai pelaksanaan pembagian BLSM ini.

Hal tersebut juga saya alami di daerah tempat saya bertugas yaitu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Saya sempat diprotes dari Kepala Desa di suatu daerah pulau terluar mengenai

tidak cocoknya pembagian KPS dengan orang yang harusnya menerima. Saya bilang

sama Pak Kades, Pak bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kan sudah banyak

untuk masyarakat desa, tolong diatur sajalah bagaimana baiknya.

Di Kabupaten Bengkalis, untuk pelayanan

berobat gratis  sudah total coverage, artinya setiap penduduk di Kabupaten Bengkalis baik PNS atau pun bukan PNS mendapatkan pelayanan kesehatan via PT ASKES,  bahkan bukan hanya untuk RSUD di Kabupaten Bengkalis saja, tetapi juga bekerjasama dengan RSUD di Kabupaten dan Kota lain termasuk RSUD Provinsi.

Pelaksanaan Wajar di Kabupaten Bengkalis juga sudah sampai 12 tahun, dengan kata

lain sampai sekolah ke SMA mereka gratis bayar SPP.  Bantuan langsung yang mengucur ke Desa dan dikelola oleh masyarakat Desa di

Kabupaten Bengkalis mencapai lebih dari 400 milyar per tahun, untuk pelaksanaan

Alokasi Dana Desa hampir 2-3 Milyar, untuk bantuan dana UED-SP 1 Milyar, untuk

percepatan pembangunan infrastruktur desa 1 Milyar, yang diserahkan ke 102 Desa

di seluruh pelosok Kabupaten Bengkalis, sampai saat ini dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk UED-SP sudah mencapai 204 Milyar, dan akan dikucurkan lagi sebesar 102 Milyar, yang melibatkan lebih dari 18 ribu

jiwa. Bayangkan dengan kucuran dana BLSM yang sekitar 5,9 milyar untuk sejumlah

19 ribu lebih RTS.

Kabupaten Bengkalis memang sedang melaksanakan best practise paradigma pembangunan inklusif. Pembangunan untuk semua, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi saja.

Berdasarkan pantauan baik kontak maupun browsing untuk sementara di Kabupaten Bengkalis belum ada gejolak yang cukup berarti pada pelaksanaan BLSM. Namun protes ketidaksesuaian antara data dan penerima, pasti ada.

Menko Kesra secara tegas memberikan war ini, bagi penerima KPS yang tidak patut

menerima supaya mengembalikan. Ada yang antri mendapatkan BLSM sambil mengklik BB. Ada tempat parkir Kantor Pos yang tiba tuba penuh dan sampai parkir motornya sampai di luar pada saat pembagian BLSM. Lho wong mau ambil BLSM kok naik motor ?

Menko Perekonomian, mengimbau kalau ada penerima KPS yang tidak layak

mendapatkan BLSM hendaknya mengembalikan. Total penerima BLSM tidak akan

ditambah, karena anggarannya sudah diketuk palu DPR. Walauoun di lapangan banyak orang yang seharusnya menerima tetapi justru tidak terdaftar. Selain mengimbau pada masyarakat yang tidak wajar menerima. BLSM tetapi menerima KPS, diharapkan dapat dirundingkan melalui rembug desa. Masyarakat dan Kepala Desa saling mengontrol dan berunding serta membantu kepada yang seharusnya berhak menerima. Elan vital gotong royong di masyarakat perlu digalakkan lagi.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sepotong Senja di Masjid Suleeyman yang …

Rumahkayu | | 19 April 2014 | 10:05

Pengakuan Mantan Murid JIS: Beberapa Guru …

Ilyani Sudardjat | | 19 April 2014 | 20:37

Kompas adalah Penunjuk Arah, Bukan Komando …

Dita Widodo | | 19 April 2014 | 21:41

Kakak-Adik Sering Bertengkar, Bagaimana …

Lasmita | | 19 April 2014 | 22:46

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: