Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Herlambang Wibowo

rumit mit mit mit tim tim tim timur -umit mit mit mit tim tim tim timu- __mit selengkapnya

Saat Sarjana Hukum Menjadi Plagiator

REP | 28 June 2013 | 12:45 Dibaca: 220   Komentar: 20   5

Tulisan ini hanyalah bentuk kekesalan, kekecewaan, keprihatinan dan kemirisan penulis terhadap kasus plagiarism yang masih saja marak di negeri ini. Khususnya tentang tulisan saya yang didaur ulang oleh seorang bertitel SH.

Seperti yang telah saya ungkapkan pada tulisan sebelumnya, “… bahwa setinggi apapun tingkat pendidikan, nyatanya tak semua penulis sadar dan paham tentang plagiarism.” Artinya, pendidikan bukanlah jaminan seseorang terhindar dan menghindar dari tindakan plagiarism.

Lantas, bagaimana jika seseorang yang mengaku bertitel SH melakukan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain?

Kita pasti tahu tentang peribahasa “Karena nila setitik rusak susu sebelangga.” Sebuah peribahasa yang kurang lebih berarti, hanya karena sedikit keburukan, semuanya menjadi buruk. Pesan moral dari peribahasa tersebut jelas menunjukkan tentang keadiluhungan nilai dan norma. Diwariskan oleh generasi di atas kita dan menjadi pegangan hidup dari generasi ke generasi.

Berkaitan dengan kasus plagiasi yang dilakukan oleh seorang SH, dampaknya jelas sekali terlihat. Pertanyaan tentang bagaimana mungkin seorang yang tahu hukum bisa melakukan plagiasi? Benarkah pelaku memiliki titel SH? Atau seperti pertanyaan Mbak Marul, “Titelnya beli ya? Skripsinya beli dimana?” Pertanyaan yang bersifat memojokkan dan sama sekali tidak bisa disalahkan.

Kenyataan lainnya, selalu ada ekspektasi masyarakat yang teramat tinggi terhadap titel atau gelar akademis. Pengharapan bahwa seseorang yang bergelar harus memilki tindak-tanduk yang sejalan dengan gelarnya. Secara konseptual, status dan peran harus seiring sejalan.

Menilik permasalahan di atas, jelas jika nilai dan norma dalam kebudayaan sudah dikesampingkan. Hal itu mungkin saja terjadi akibat anggapan masyarakat yang terlampau tinggi terhadap gelar yang dianggap status. Semakin tinggi gelar, semakin tinggi juga statusnya. Semakin kuat anggapan tersebut, semakin kuatlah pencitraan terhadap gelar.

Efek negatifnya, ada celah yang teramat lebar bagi sebagian (segelintir) orang yang merasa ditinggikan derajatnya, untuk bertindak sesukanya. Bukankah masyarakat telah menganggap tindakannya selalu benar?

Jikapun terjadi penyimpangan, maka takaran benar dan salah akan berubah menjadi bahan argumentasi. Siapa yang mampu mempertahankan argumen dia yang benar. Begitupun halal dan haram yang kemudian mengacu pada kebenaran mayoritas.

Lantas, apa kaitannya dengan peribahasa di atas?

Sudah seharusnya jika peribahasa tersebut dikembalikan sebagai pegangan moral. Seharusnya juga tak ada pengecualian untuk penyimpangan dan pelanggaran. Begitupun dengan kenyataan bahwa, generalisasi pandangan masyarakat terhadap penyimpangan atau pelanggaran tak akan terelakkan.

Dengan kata lain, seorang SH yang menjadi plagiator, jelas akan membuat buruk citra Sarjana Hukum lainnya. “SH saja yang mengerti hukum bisa menjadi plagiator, apalagi orang yang tak kenal hukum?”

Belum lagi rentetan pertanyaan dan pernyataan lain, “Di mana sih kuliahnya dulu?” yang jelas-jelas berkaitan dengan almamater.

Meskipun generalisasi di atas, bisa saja patah oleh asas keramat dalam hukum yang dikenal dengan istilah fiksi hukum. Bahwa setiap orang dianggap tahu hukum (presumptio iures de iure). Namun kenyataannya, asas tersebut tak pernah fasih dibahasakan oleh masyarakat awam. Pertanyaan mendasar yang lagi-lagi timbul, bagaimana mungkin seorang SH yang seharusnya fasih pada asas tersebut malah sengaja dan dengan sadar melakukan tindak pelanggaran?

Maka, -idealnya-, sekecil apapun pelanggaran terhadap hak, tetaplah harus dianggap pelanggaran. Tak penting siapa yang melakukan pelanggaran.

Pertanyaan logis, “Akankah orang yang tak mengenal banyak persoalan hukum atau terlibat masalah hukum akan memperkarakan kasus tersebut?” Pertanyaan yang sepertinya harus saya jawab dengan pernyataan pesimis dan logis “Entahlah!”

Alasannya sederhana, haruskah saya percaya hukum jika orang-orang yang tahu hukum, dengan sadar malah melakukan pelanggaran dengan mencuri hak cipta orang lain, demi kepentingan dan kepuasan pribadi? Bukankah itu sama artinya dengan pengabaian terhadap aturan yang dipahaminya?

Jika alasan saya tepat, untuk apa saya memperkarakan atau mengadu fakta dan kebenaran yang ada dengan argumen-argumen kebohongan sebagai alasan untuk berkilah?

Saya hanya bisa berdoa, semoga karya yang dijiplaknya tidak menjadi sumber rizki haram yang menempel dalam daging dan darah anak-istrinya.

____

Stop Plagiarism

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | | 31 October 2014 | 13:14

Soal Pembully Jokowi, Patutkah Dibela? …

Sahroha Lumbanraja | | 30 October 2014 | 20:35

“Nangkring” bareng Tanoto …

Kompasiana | | 27 October 2014 | 10:31

Hanya Kemendagri dan Kemenpu yang Memberi …

Rooy Salamony | | 31 October 2014 | 11:03

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Inikah Sinyal PKS Bakal Cabut UU Pornografi? …

Gatot Swandito | 3 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 7 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 7 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 7 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Senandung Rindu …

Ariesa Putris | 8 jam lalu

Perlukah Bbm Naik Karena Subsidi Jebol? …

Shohibul Hadi | 8 jam lalu

Serba Salah: Jokowi dan AM Tukang Tusuk Sate …

Stephanus Jakaria | 8 jam lalu

Hati Beling …

Binoto Hutabalian | 8 jam lalu

Berkaca Pada Dekrit Presiden …

Haries Sutanto | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: