Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Yogi Pusa

Selalu belajar menulis. Bagaimana cara menyusun kalimat yang baik dan benar. Dengan menulis akan membuat selengkapnya

Deklarasi Masyarakat Sipil untuk Hutan Adat

REP | 05 June 2013 | 20:20 Dibaca: 166   Komentar: 0   0

Masyarakat Adat :  Semua Pihak Segera Implementasikan Keputusan MK

SEBANYAK 20-an perwakilan dari berbagai lembaga menghadiri kegiatan yang bertajuk “Deklarasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Hutan Adat” di Jakarta, Senin (27/5/13) lalu. Kegiatan ini di nahkodai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ke-20 lembaga yang hadir itu diantaranya, yakni perwakilan masyarakat adat, lembaga jaringan masyarakat sipil, individu-individu yang peduli terhadap masyarakat adat, akademisi, swasta  serta sejumlah media nasional maupun asing turut juga hadir.13704398811658268676

Deklarasi ini juga sebagai langkah membangun sinergi dan dukungan awal pasca di kabulkannya uji materil UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai mana diketahui bahwa, Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (16/5/2013) lalu telah mengabulkan uji materil UU tersebut yang dimohonkan oleh AMAN bersama komunitas adat Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu.

Dengan demikian setidaknya memberikan angin segar terhadap kelestarian sekitar 40 juta hektar hutan di Indonesia terutama yang berada di kawasan Masyarakat Adat. Keputusan (MK) Nomor 35/PU-X/2012 tersebut telah mengabulkan sebagian permohonan uji materil terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Abdon Nababan, berharap agar pelaksanaannya dilapangan harus benar-benar ada upaya nyata untuk mematuhi putusan MK. “Masyarakat adat membutuhkan mekanisme nyata di lapangan yang menandakan pemerintah dan lembaga memang komitmen untuk mematuhi keputusan MK tersebut,”ujarnya.

Sebelum dilakukannya nota deklarasi, acara diawali dengan tanya jawab dengan menghadirkan narasumber dari AMAN, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) dan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang dipandu moderator Wimar Witoelar. Kemudian baru dilakukan penandatangan nota deklarasi sebagai bentuk dukungan bersama semua pihak.

Isi penting deklarasi tersebut antara lain, yakni : Pertama; Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), diantaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber-sumber daya alam diwilayah-wilayah masyarakat adat. Kedua ; Mendesak Presiden untuk memberikan amnesty kepada anggota-anggota Masyarakat Adat yang sedang menjalani proses hukum maupun yang sudah dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang  Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Ketiga ; Mendesak pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA). Tak hanya berhenti disitu saja selanjutnya, yakni AMAN akan menyebarluaskan deklarasi tersebut ke publik guna melakukan upaya serta langkah-langkah dukungan lebih banyak lagi.

Adapun  point yang dikabulkan oleh MK dalam putusannya membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Misalnya, MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Sebelumnya, para pemohon menguji Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang mengenai kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak,” ayat (2) dan sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), Pasal 67 UU Kehutanan.

Dengan dikeluarkanya putusan ini masyarakat hukum adat dapat kembali memperoleh haknya yang dijamin konstitusi. Tetapi bukan berarti serta merta masyarakat adat berhak mengelola hutannya tanpa adanya aturan dari pemerintah (Kementerian Kehutanan). Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK dengan membuat peraturan pengelolaan hutan adat berikut serta pemetaannya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Agnezmo Masuk Final Nominasi MTV EMA 2014, …

Sahroha Lumbanraja | | 16 September 2014 | 19:37

60 Penyelam Ikut Menanam Terumbu Karang di …

Kompas Video | | 16 September 2014 | 19:56

“Penjual” Perdamaian Aceh …

Ruslan Jusuf | | 16 September 2014 | 17:33

Musim Semi di Australia Ular Berkeliaran …

Tjiptadinata Effend... | | 16 September 2014 | 15:54

Ibu Rumah Tangga, Profesi atau Bukan? …

Mauliah Mulkin | | 16 September 2014 | 13:13


TRENDING ARTICLES

PKS Pecundang Menolak Pilkada Langsung …

Damang Averroes Al-... | 8 jam lalu

Jusuf Kalla Sebaiknya Belajar dari Ahok …

Relly Jehato | 10 jam lalu

Wanda Hamidah Bukan Ahok …

Mawalu | 12 jam lalu

Ini Kepemimpinan Ala Jokowi …

Sjahrir Hannanu | 12 jam lalu

Anomali Ahok: Pahlawan atau Pengkhianat? …

Choirul Huda | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Oh…Tidak, Gas Pertamina Non-Subsidi …

Ronald Haloho | 10 jam lalu

Pak Ridwan! Contoh Family Sunday di Sydney …

Isk_harun | 10 jam lalu

Gol Pinalti Gerrard di Injury Time Bawa …

Achmad Suwefi | 10 jam lalu

Mengapa Nama Tegar …

Much. Khoiri | 10 jam lalu

Bergembira Bersama Anak-anak Suku Bajo …

Akhmad Sujadi | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: