Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Yusri Fahmi

Keinginan untuk berbuat baik tidak perlu ditunda-tunda....

Kebebasan Informasi dan Demokrasi Indonesia

OPINI | 29 January 2013 | 12:02 Dibaca: 1139   Komentar: 0   0

Kebebasan Informasi Dan Demokrasi Indonesia

Oleh : Yusri Fahmi



A. Pendahuluan

Agus Rusmana mengawali tulisannya yang berjudul Peran Informasi dalam Era Globalisasi : Sebuah strategi Menyongsong Information Free Market yang dimuat di dalam buku Dinamika Informasi dalam Era Global dengan mengutip pernyataan Neil Postman yang mengatakan bahwa informasi sekarang selain diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dibeli dan dijual, juga dapat dipakai untuk kepentingan hiburan, dikenakan seperti pakaian untuk meningkatkan status. Selanjutnya, informasi juga dapat digunakan untuk menghancurkan seseorang atau sebuah kelompok, tetapi juga dapat dijadikan sebuah kekuatan untuk mendukung sebuah usaha meraih kekuasaan.

Pernyataan Neil Postman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan informasi dewasa ini telah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis dan menguntungkan karena informasi tersebut telah menjadi sebagai kebutuhan penting bagi masyarakat masa kini yakni suatu masyarakat yang oleh Yoneji Masuda disebut dengan istilah information society (masyarakat informasi). Bagi orang-orang  Amerika misalnya, informasi telah merambah pada empat sektor utama kehidupan mereka, yaitu pekerjaan (work), waktu luang (leisure), agama (religion), dan politik (politics). Karena itu tidaklah mengherankan kalau kondisi ini telah menjadi faktor pendorong, meskipun tentu bukan satu-satunya, bagi lahirnya  organisasi-organisasi nirlaba yang khusus bergerak dalam bidang jasa informasi sebagai core business-nya. Mereka bersaing satu sama lain dalam menjual jasa informasi kepada masyarakat. Mereka mengemas informasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa keberadaan informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pada era globalisasi ini.

Disamping itu, globalisasi yang terus bergulir ibarat bola salju telah mengakibatkan terjadinya peningkatan arus informasi secara masif  yang mengalir deras memasuki dan mengisi setiap sudut kehidupan manusia masa kini. Dengan bantuan sarana teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang dapat dengan mudah dan bebas mengakses informasi apa, darimana, dan kapan saja tanpa mengenal ruang dan waktu. Kebebasan informasi (freedom of information) dan kebebasan akses informasi (freedom of access to information) merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dari era globalisasi. Bahkan lebih jauh kebebasan informasi tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia (human rights) yang dijamin oleh undang-undang. Artinya bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan dengan cara apapun. Namun, pada kenyataannya kebebasan informasi tersebut tidak dapat diaktualisasikan secara total dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang tidak ada kebebasan yang tidak dibarengi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak ada kebebasan yang tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi kalau kebebasan informasi tersebut dihadapkan dengan kepentingan negara maka ceritanya tentu akan menjadi lain.

Meskipun demikian, dalam atmosfir demokrasi Indonesia terutama sejak era reformasi bergulir pada tahun 1998, kran kebebasan informasi telah dibuka oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-undang  Pers No 40 Tahun 1999 dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008, dua payung hukum yang akan menjadi landasan yuridis dalam kaitannya dengan kebebasan informasi masyarkat Indonesia.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka tulisan ini akan menguraikan secara singkat tentang kebebasan informasi dalam iklim demokrasi Indonesia dalam perspektif Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.





B. Batasan Istilah

1. Informasi

Sebelum membahas pengertian kebebasan informasi (freedom of Information), maka penulis terlebih dahulu akan membahas mengenai pengertian informasi. Di dalam Dictionary for Library and Information Science, Joan M. Reitz mendefinisikan informasi sebagai berikut:

“Data presented in readily comprehensible form to which meaning has been attributed within a context for its use. In a more dynamic sense, the message conveyed by the use of a medium of communication or expression, whether a specific message is informative or not depends in part on the subjective perception of the person receiving it.” 

Di dalam definisi di atas terlihat bahwa informasi berkaitan dengan data yang telah diberi makna sesuai dengan konteks penggunaannya atau dalam pengertian yang lebih dinamis, informasi adalah pesan yang disampaikan dengan penggunaan sebuah media komunikasi meskipun pesan yang disampaikan itu bersifat informatif atau tidak tergantung kepada orang yang menerima informasi tersebut.

Sedangkan menurut Buckley dan Carter sebagaimana dikutip oleh M.R. Khairul Muluk menyatakan bahwa informasi adalah data yang ditafsirkan dengan makna yang tidak dimiliki oleh data sederhana.

Sementara itu, menurut website http://www.en.wikipedia.org informasi adalah :

“..as a concept has a diversity of meanings, from everyday usage to technical settings. Generally speaking, the concept of information is closely related to notions of constraintcommunicationcontroldataform,instructionknowledgemeaningmental stimuluspatternperception, and representation.”

Definisi itu menyebutkan bahwa Informasi adalah sebagai suatu konsep yang memiliki keanekaragaman makna, dari kegunaan sehari-hari sampai hal-hal teknis. Pada umumnya, konsep informasi lebih dekat berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang komunikasi, pengawasan, data, formulir, instruksi, pengetahuan, arti, mental stimulus, patron, persepsi dan representasi.

Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 disebutkan bahwaInformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat , didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.


2. Kebebasan Informasi

Selanjutnya, kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Prinsip ini dinyatakan pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan mengikuti pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas negara

Dengan pernyataan yang hampir sama, kebebasan informasi juga ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Cipil and political Rights, ICCPR). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mendapatkan, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.

Istilah lain yang juga lazim digunakan dan dianggap memiliki maksud yang sama dengan kebebasan informasi (freedom of information) adalah  kebebasan berbicara (freedom of speech) dan kebebasan berekspresi (freedom of expression). Namun dalam makalah ini, istilah yang digunakan adalah istilah yang pertama yakni kebebasan informasi.


3. Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Negara Yunani Kuno yang populer di  kota Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara Yunani Kuno pada waktu itu  dipandang sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, sejalan dengan perubahan zaman, arti dari istilah ini telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Secara harfiah, kata demokrasi menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry berarti kerakyatan; pemerintahan atas asas kerakyatan; pemerintahan rakyat(dengan perwakilan). Sedangkan menurut website http://www.en.wikipedia.org demokrasi adalah bentuk atau mekanismesistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi sebagaimana dikutip oleh M. Masad Masrur ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya. Ketiganya yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan dan demokrasi substantif. Ketiga model ini menggambarkan praktik demokrasi sesungguhnya yang berlangsung di negara manapun yang mempraktikkan demokrasi di atas bumi ini.

1. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.

2. Demokrasi permukaan (façade) merupakan gejala yang umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekadar para os inglesses ver, artinya “supaya dilihat oleh orang Inggris”. Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.

3. Demokrasi substantif menempati rangking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

C. Demokrasi Indonesia Pada Era Reformasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 sejak meraih kemerdekaan pada tanggal  17 agustus 1945. Dalam menjalankan kepemimpinannya presiden bertanggung jawab kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang merupakan sebuah lembaga tertinggi yang dipilih oleh rakyat. Sehingga dengan demikian rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang yang menjadi tonggak awal dimulainya era reformasi.

Pada era reformasi tersebut, Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Capaian demokrasi tidak boleh dianulir. Harus diakui bahwa capaian-capaian demokrasi Indonesia selama 11 tahun (1998 - 2009) merupakan capaian yang tidak ringan. Pencapaiannya pun melalui jalan yang ruwet, rumit dan memakan banyak biaya. Kini kita menikmati kebebasan pers, kebebasan politik, lahirnya tokoh-tokoh muda politik dan para pemimpin daerah. Ini semua merupakan capaian yang penting dan tidak boleh dibatalkan. Lahirnya elit Indonesia di berbagai lini dan bidang kehidupan di berbagai daerah dan wilayah Indonesia sebagai akibat demokratisasi dan desentralisasi merupakan kemajuan.

Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung, pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.

Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 11 tahun seiring dengan bergulirnya era reformasi pada tahun 1999 dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Demokrasi 11 tahun sebagai investasi gagasan dan kelembagaan. Orang sering salah bahwa sistem demokrasi dianggap sebagai beban, ongkos dan membuang dana. Tetapi, pada kenyataanya, dan dilihat dari perspekitif sejarah, demokrasi kita sekarang ini merupakan investasi sejarah. Selain beberapa kasus penyimpangan, tidak pernah dalam sejarah 60 tahun Indonesia merdeka masyarakat memiliki jaminan politik dan kebebasan informasi dan suara/berpendapat yang demikian kuat.


D. Kebebasan Informasi dan Demokrasi Indonesia  Era Reformasi

Usia sistem demokrasi di Indonesia 11 tahun ini sesungguhnya jika diibaratkan dengan usia manusia masih termasuk belia atau kanak-kanak, sehingga dengan demikian masih memerlukan pertumbuhan, pematangan dan pendalaman. Namun sebagaimana telah disinggung di awal bahwa dalam kurun waktu tersebut sesungguhnya demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan.

Salah satu perkembangan dan kemajuan yang paling signifikan adalah terbukanya kran kebebasan informasi dan berserikat yang selama masa orde baru memiliki ruang gerak yang sangat sempit dan hanya menjadi impian dan  harapan semu bagi rakyat Indonesia.

Salah satu ciri pemerintahan yang tidak demokratis atau pemerintahan yang otoriter adalah adanya ketertutupan informasi dan ketiadaannya mekanisme untuk mengakses informasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, negara menjadi wilayah yang tidak dapat atau tidak bersedia dikontrol oleh publik. Dalam perumusan kebijakan publiknya cenderung bersifat elitis, tidak memiliki mekanisme administrasi yang jelas dan transparan, terlalu birokratis atau bahkan bertele-tele dalam urusan publik, cenderung sentralistis, tidak efektif, boros, dan tidak profesional. Inilah fenomena yang terjadi pada masa orde baru era kepemimpinan Presiden Suharto.

Sebaliknya, negara yang terbuka dan demokratis seyogianya memberikan jaminan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam 5 (lima) hak yang dimiliki oleh masyarakat. Kelima hak tersebut adalah :

1. Hak memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe)

2. Hak memperoleh informasi (right to information)

3. Hak terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate)

4. Hak kebebasan berekspresi, salah satunya diwujudkan melalui kebebasan pers

5. Hak mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak di atas.


Dalam iklim demokrasi Indonesia pada era reformasi saat ini, menurut hemat penulis kelima hak tersebut dalam batasan-batasan tertentu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat dapat mendengar rekaman percakapan telepon antara elit pejabat dalam kasus KPK versus POLRI yang terkenal dengan istilah Cecak versus Buaya. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Bank Century yang sampai sekarang masih terus dibicarakan dimana-mana. Contoh lain adalah  hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita baik dari media cetak maupun elektronik tentang demonstrasi yang terjadi dimana-mana di pelosok negeri ini yang dilakukan oleh sekelompok rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka baik yang berupa dukungan atau kecaman terhadap isu-isu publik tertentu yang merupakan cerminan dari transparansi dan kontrol sosial.

Transparansi dan kontrol sosial sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan mekanisme dan fungsi-fungsi lembaga negara atau pemerintah, demi menjamin penyelenggaraan yang baik, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokratis. Partisipasi langsung masyarakat sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Partisipasi langsung tersebut merupakan bentuk representation in ideas yang tidak selalu inherentdalam representation in presence.

Untuk menjamin kebebasan informasi bagi masyarakat maka diperlukan semacam payung hukum yang berupa perundang-undangan yang akan melindungi hak-hak masyarakat tersebut. Undang-undang kebebasan informasi sebagai jaminan hukum merupakan hal yang penting dalam melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara. Undang-undang ini juga merupakan kunci dalam demokrasi, pembentukan pemerintahan yang transparan, bebas korupsi dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif. Di seluruh dunia terdapat 76 negara yang telah mempunyai undang-undang tentang kebebasan informasi. Lima diantaranya adalah Jepang, India, Thailand, Nepal, dan terakhir Indonesia.



E. Kebebasan Informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia saat ini telah memberlakukan satu produk perundangan-undangan yang khusus menangani masalah hak kebebasan informasi masyarakat Indonesia, yakni, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik  No 14 Tahun 2008. Meskipun sebetulnya, sebelum kedua Undang-undang tersebut disahkan, jaminan terhadap kebebasan informasi terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah-pisah, yaitu dalam :

1. Pasal 28 f perubahan kedua UUD 1945

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di Bidang Hukum, Politik dan Pertahanan Keamanan

3. TAP MPR No. XVII Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

6. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

8. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

9. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

10. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

11. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

12. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara untuk Mewujudkan Penyelenggara yang Bersih

13. Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. UU Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi pertama, sebagai indikasi konsistensi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Kedua, mengatur pemerintah dalam menjamin hak publik untuk mengakses informasi dan dokumen yang merupakan kepentingan publik. Ketiga, memberi pedoman bagi pejabat publik dan badan publik yang mengelola dan menyimpan informasi yang memiliki nuansa kepentingan publik (public interest) dalam memberikan pelayanan bagi publik yang meminta informasi publik tersebut. Keempat, menjadi pedoman dalam menentukan informasi yang dapat dibuka untuk publik (accessible) dan yang dilarang untuk dibuka kepada publik, karena sifatnya yang memang harus dirahasiakan (secret dan confidential).

Oleh sebab itu, menurut UU Keterbukaan Informasi Publik tidak semua informasi dapat diakses oleh publik. Dalam Bab III tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik Pasal 6 ayat 3 disebutkan beberapa kriteria informasi yang tidak dapat diakses publik. Informasi tersebut adalah :

1. Informasi yang dapat membahayakan negara

2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat

3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan

5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Batasan yang lebih rinci tentang informasi yang tidak dapat diakses oleh publik terdapat pada Bab V tentang informasi yang dikecualikan Pasal 17. Salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut, informasi-informasi yang digolongkan ke dalam ranah pertahan dan keamanan negara adalah sebagai berikut :

1. Operasi militer yang bertujuan untuk merahasiakan kekuatan dan pengerahan pasukan; gerakan pasukan; tempat, dan saat serangan direncanakan; taktik dan strategi; informasi mengenai perbekalan dan logistik

2. Teknologi senjata, yang mencakup informasi ilmiah dan teknis yang terkait dengan teknologi senjata.

3. Kegiatan diplomatik, jika dikaitkan dengan strategi bernegosiasi dan tujuan-tujuannya untuk tidak diketahui sebelumnya oleh negara lain. Aktifitas negosiasi menuntut kehati-hatian. Ada beberapa informasi yang tidak boleh dibuka sebelum, selama, bahkan setelah negosiasi.

4. Kegiatan intelijen yang mencakup pengumpulan informasi dan operasi tertutup. Pengklasifikasian ini mencakup informasi soal agen-agen dan sumber-sumber, metode-metode, dan kemampuan-kemampuan.

5. Persandian atau informasi kriptologi yang terkait dengan metode-metode untuk mengirimkan berita-berita rahasia dan metode untuk mengintersepsi dan membuka sandi (decode) berita-berita yang disandi.

Pengecualian akses informasi juga  berlaku pada perundang-undangan keterbukaan informasi di negara-negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, informasi yang tidak dapat diakses oleh publik adalah menyangkut keamanan nasional (national security), yaitu politik luar negeri, rencana militer, persenjataan, data ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyangkut keamanan nasional, data CIA, ketentuan internal lembaga, informasi yang secara tegas dikecualikan oleh UU untuk dapat diakses publik, informasi bisnis yang bersifat rahasia, memo internal pemerintah, informasi pribadi (personal privacy), data yang berkenaan dengan penyidikan, informasi lembaga keuangan, dan informasi dan data geologis dan geofisik. Namun demikian, pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan di pendahuluan makalah ini bahwa meskipun iklim demokrasi indonesia mendukung hak-hak kebebasan untuk mendapatkan informasi tetapi ada rambu-rambu atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Pelanggaran terhadap UU tersebut seperti ‘penyalahgunaan’ informasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu misalnya akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 51.

Ketentuan pidana inilah yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan mengancam hak-hak kebebasan informasi publik. Padahal Pasal 19 The Public’s Rights to Know : Principles on Freedom of Information Legislation dengan jelas menyebutkan bahwa informasi yang disediakan harus mengutamakan keterbukaan maksimal, bukan memperluas batasan pengecualian.


F. Kesimpulan

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada level internasional maupun pada level nasional. Pada level internasional kebebasan informasi tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19 dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on civil and Political Rights, ICCPR) pasal 19 ayat 2. Sedangkan pada level nasional, Indonesia telah memiliki satu peraturan perundang-undangan yang khusus menangani persoalan kebebasan informasi publik yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

Kebebasan informasi di Indonesia menemukan momentumnya pada tahun 1998 yang merupakan tonggak awal dimulainya era reformasi dan akhir riwayat kedigjayaan era diktator rezim orde baru. Pada era reformasi kran kebebasan informasi terutama kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat telah dibuka oleh pemerintah sehingga iklim demokrasi nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjamin kebebasan informasi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mengatur informasi apa saja yang dapat diakses oleh publik dan informasi apa saja yang tidak boleh diakses oleh publik. Meskipun keberadaan Undang-undang ini menjadi sebagai payung hukum bagi masyarakat dalam kaitannya dengan kebebasan informasi merek, masih banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa justeru Undang-undang tersebut akan membatasi ruang gerak dan mengancam hak-hak kebebasan informasi masyarakat.Wallahu’alam.



























Daftar Referensi


1. Bahagijo, Sugeng. Merindukan Kebebasan Makro. <http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/277/merindukan-kebebasan-makro>. diakses tanggal 15 Desember 2009.

2. Cortada, James W. Making the Information Society : experience, consequences, and posibilities, Canada : Prentice Hall, 19  . hal. 428.

3. Demokrasi di Indonesia. <http://www.forum-politisi.org/berita/article.php ?id=547.> diakses tanggal 17 Desember 2009

4. <http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech.>  diakses tanggal 12 Desember 2009.

5. <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi&action=edit> diakses tanggal 17 Desember 2009.

6. <http://www.en.wikipedia.org/wiki/information.> diakses tanggal 9 Desember 2009

7. <http://www.idsps.org/kebebasan_informasi/> diakses tanggal 10 Desember 2009

8. Martin, William J. The Global Information Society. London : AslibGower, 1995. Hal. 2

9. Masrur, M. Masad. Pengertian Demokrasi. <http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/03/20/ pengertian-demokrasi-3908117> diakses tanggal 17 Desember 2009

10. Muluk, MR. Khoirul. Knowledge management: kunci sukses inovasi pemerintahan daerah. Jakarta: Bayu Publishing, 2008. Hal. 23

11. Partanto, Pius A., M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya : Penerbit Arkola, 1994. Hal. 100.

12. Rahmat, Hadi. Jaminan Terhadap Akses Informasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Terbuka dan Demokratis. http://www.pemantauperadilan.com/opini/52-JAMINAN%20TERHADAP

%20AKSES%20INFORMASI%20DALAM%20MEWUJUDKAN%20

PEMERIN.pdf.>diakses tanggal 17 Desember 2009.

13. Reitz, Joan M. Dictionary for Library and Information Science. London : Libraries Unlimited, 2004. Hal. 355

14. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. <http://www. kip.jateng.co.id>diakses tanggal 16 desember 2009.

15. <http://www.un.org/en/index.shtml> diakses tanggal 16 Desember 2009



Rusmana, Agus. Peran Informasi dalam Era Globalisasi : sebuah strategi menyongsong information free market  dalam Dinamika Informasi dalam Era Global, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998. Hal. 121

Martin, William J. The Global Information Society. London : AslibGower, 1995. Hal. 2

Cortada, James W. Making the Information Society : experience, consequences, and posibilities, Canada : Prentice Hall, 19  . hal. 428.

Reitz, Joan M. Dictionary for Library and Information Science. London : Libraries Unlimited, 2004. Hal. 355

Muluk, MR. Khoirul. Knowledge management: kunci sukses inovasi pemerintahan daerah. Jakarta: Bayu Publishing, 2008. Hal. 23

<http://www.en.wikipedia.org/wiki/information.> diakses tanggal 9 Desember 2009

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. <http://www. kip.jateng.co.id>diakses tanggal 16 desember 2009.

<http://www.idsps.org/kebebasan_informasi/> diakses tanggal 10 Desember 2009

Ibid.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech.>  diakses tanggal 12 Desember 2009.

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi&action=edit> diakses tanggal 17 Desember 2009.

Ibid.

Partanto, Pius A., M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya : Penerbit Arkola, 1994. Hal. 100.

Wikipedia. Op.cit.

Masrur, M. Masad. Pengertian Demokrasi. <http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/03/20/ pengertian-demokrasi-3908117> diakses tanggal 17 Desember 2009.

Demokrasi di Indonesia. <http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547.> diakses tanggal 17 Desember 2009

Bahagijo, Sugeng. Merindukan Kebebasan Makro. <http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/277/merindukan-kebebasan-makro>. Diakses tanggal 15 Desember 2009.

Demokrasi di Indonesia. Op.cit

Bahagijo, Sugeng. Op. cit.

<http://www.idsps.org/kebebasan_informasi/> diakses tanggal 10 Desember 2009

Ibid.

Ibid.

Rahmat, Hadi. Jaminan Terhadap Akses Informasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Terbuka dan Demokratis. <http://www.pemantauperadilan.com/opini/52-JAMINAN%20TERHADAP%20AKSES%20INFORMASI%20DALAM%20MEWUJUDKAN%20PEMERIN.pdf.> diakses tanggal 17 Desember 2009.

<http://www.idsps.org/kebebasan_informasi/> diakses tanggal 10 Desember 2009

<http://www.un.org/en/index.shtml> diakses tanggal 16 Desember 2009

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: