Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Rudi Salam Sinulingga

Bekerja di salah satu penerbit buku nasional, mempunyai hobi membaca dan menulis. Visit my blog at selengkapnya

KETIKA SEKOLAH KATHOLIK MENOLAK MENERAPKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

OPINI | 18 January 2013 | 09:55 Dibaca: 1345   Komentar: 2   0

1358558977376989838Baru-baru ini kabar dari daerah Blitar, Jawa Timur kembali menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Masalahnya adalah enam sekolah katholik terancam akan dicabut ijinnya jika pihak sekolah tidak bersedia memberikan pelajaran agama islam kepada siswanya yang beragama muslim. Ancaman ini diberlakukan jika sampai tanggal 19 Januari 2013 pihak sekolah belum menerapkan peraturan daerah tersebut. Aturan ini dimaksudkan karena adanya peraturan daerah yang mengharuskan siswa muslim dapat baca tulis Al-Quran. Enam sekolah swasta di kota Blitar yang diperingatkan oleh pemerintah kota Blitar karena tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain adalah SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Pihak kementerian agama sudah tiga kali memberikan surat peringatan kepada enam sekolah tersebut. Jika hingga batas tanggal 14 Januari 2013 sekolah ini belum menjalankan kurikulum agama islam, maka keenam sekolah tersebut akan dicabut izin operasionalnya. Sementara peringatan Walikota Blitar terkait SK No.8 tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama. Pemkot Blitar mewajibkan seluruh sekolah menjalankan kurikulum agama Islam hingga 19 Januari 2013, namun pihak sekolah masih menunggu hasil petunjuk dari pimpinan yayasan yang berada di Jakarta.

Yang menjadi pertanyaan, pendidikan agama, tanggung jawab siapakah? Mengingat di berbagai daerah, masih banyak ditemukan sekolah yang belum mempunyai guru agama Kristen atau bahkan di yayasan non Kristen tidak ada ditemukan guru yang mengajarkan agama Kristen, malah para siswa diharuskan mengikuti pelajaran agama muslim. Bagaimanapula tanggapan pemerintah terhadap permasalahan guru agama dan pelajaran agama non muslim yang belum dapat menerima pelajaran agama Kristen di sekolah? Justru anak-anak terpaksa mendapatkan pelajaran agama Kristen/Katholik di dalam gereja ketika sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu.

Apakah label sekolah Katholik yang diakui dengan mutu pendidikannya itu memaksa siswa non Kristen/katholik menimba ilmu di sekolah Katholik? Apa alasan mereka mendaftarkan anaknya untuk sekolah di yayasan perguruan Katholik. Jika si anak atau orang tua berkeinginan anaknya agar mahir baca tulis Ql-Quran, mengapa orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke pesantren atau Madrasah? Dengan permasalahan tersebut, pernahkan juga sekolah muslim menyediakan mata pelajaran agama Kristen/Katholik di sekolah mereka? Apakah pemerintah sudah melaksanakan pemerataan dan pelaksanaan kurikulum tersebut di semua sekolah di negeri ini, terutama di sekolah negeri yang sangat minim ditemukan guru agama Katholi? Siapakah yang bertanggung jawab dengan tidak adanya guru dan pelajaran agama Katholik?

Sungguh menyedihkan jika negara kita ini sibuk dengan peraturan daerah yang hanya membuat situasi bangsa ini semakin rumit, terutama dalam sistem kehidupan sosial masyarakat dan terus sekali mengusik hati para kaum minoritas. Di beberapa daerah di Indonesia ini juga banyak ditemukan sekolah negeri memaksa siswanya untuk belajar agama Islam dan berbusana muslim? Padahal sekolah yang ditempatinya adalah sekolah negeri dan milik pemerintah. Dengan berbagai masalah seperti ini lah banyak sekolah Katholik hadir di tengah masyarakat untuk menjadi tempat untuk belajar dan menerima pelajaran agama Katholik.

Negara lain sibuk dengan usaha memperbaiki taraf warga negaranya dan mencapai kesuksesan di dalam kancah dunia internasional melalui penerapan ilmu pengetahuan, malah di negara ini sibuk membuat peraturan yang justru memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Kapankah negara ini bias maju. Pemerintah sibuk membuat peraturan daerah dan peraturan itu seringkali berdampak negatif terhadap pihak lain dan sangat merugikan. Peraturan dapat saja dibuat dan dijalankan asalkan peraturan itu dibuat melalui mekanisme yang tepat sasaran dan sifatnya seimbang, tidak ada pihak lain yang dirugikan.

Dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, maka akan ditemukan suasana yang baik dan dapat membangun bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik, maju, aman dan sejahtera. Pemerintah sebaiknya menerapkan peraturan yang seimbang, dan bukan hanya menomorsatukan salah satu agama yang berujung kepada konflik sosial yang lebih rumit. Peranan orang tua adalah yang paling utama dalam mengembangkan pribadi agama menuju karakter yang lebih baik, yakni dengan pemberian ajaran agama kepada anak-anaknya ditambah lagi dengan pelajaran yang didapat di dalam rumah ibadah ketika acara agama dilaksanakan.

Oleh:

Rudi Salam Sinulingga

Bekerja di Penerbit Quadra cabang Medan

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Pileg] Pertarungan antar “Kontraktor …

Syukri Muhammad Syu... | | 23 April 2014 | 22:57

Sebenarnya, Berapa Sih Jumlah Caleg Gagal di …

Politik 14 | | 23 April 2014 | 14:46

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Salah Kasih Uang, Teller Bank Menangis di …

Jonatan Sara | 8 jam lalu

Hotman Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 20 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 22 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 22 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 23 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: