Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Aba Mardjani

Wartawan Olahraga, Kadang Menulis Cerpen, Tinggal di Jakarta.

Derita Orang Pinggiran, Tanggung Jawab Pejabat?

OPINI | 02 November 2012 | 14:14 Dibaca: 188   Komentar: 0   0

SEORANG nenek, entah namanya siapa. Setiap hari bekerja keras menjual tempe keliling kampung. Berapa untung yang dia peroleh? Rp 6.000. Uang itu digunakannya untuk membeli obat bagi suaminya yang tengah sakit. Lalu, bonus dua buah tempe yang diterimanya dari juragan tempe, ditukarkannya dengan beras beberapa genggam untuk makan hari itu. Tanpa lauk.

Itulah salah satu episode kisah Orang-Orang Pinggiran (OOP) yang ditayangkan stasiun TV Trans7. Salah satu acara yang ‘suka’ saya tonton agar saya tak pernah lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya kepada saya bersama keluarga selama ini.

Melalui tayangan OOP itu, di sudut lain, selalu kita saksikan orang-orang yang nasibnya sangat memilukan. Si nenek penjual tempe, bahkan bisa disebut masih lebih beruntung dibandingkan sejumlah kisah lain. Sebut misalnya seorang nenek yang matanya katarak sebelah, harus mencari nafkah bagi anaknya yang lumpuh selama 30 tahun.

Menyaksikan kisah-kisah seperti itu, saya kerap kali diingatkan dengan kisah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengadakan sidak untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ia akan memanggul sendiri beras atau gandum jika menemukan ada rakyatnya yang kekurangan makanan.

Keteladanan seperti itu sungguh tak pernah kita dengar dari pemimpin kita saat ini. Mendekati pun tidak. Mereka justru asyik korupsi kiri-kanan untuk memperkaya diri. Mereka berusaha dengan segala macam cara untuk menjadi pemimpin dan kemudian dengan segala cara mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal saat pencalonan dan mencari keuntungan dari mana-mana. Gaji besar, fasilitas memadai, tak cukup bagi mereka. Sementara di sisi lain, sungguh begitu banyak rakyat yang kelaparan, yang sakit tak tersembuhkan, tak mampu mengenyam pendidikan, dan seterusnya.

Nasib tragis si penjual tempe, atau yang lain yang jauh lebih tragis, pada dasarnya adalah tanggung jawab mereka para pemimpin itu. Mereka diberikan jabatan menjadi lurah, menjadi camat, menjadi walikota, bupati, gubernur, menteri, presiden, semata untuk memperhatikan rakyatnya. Semua mereka itu kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah, selain pertanggung jawaban duit-duit korupsi yang mereka keruk. Sen per sen akan ditanya.

Kita, pada dasarnya, juga berkeharusan membantu mereka yang kemampuannya jauh di bawah kita. Menjadi amal saleh jika kita bisa membantu. Namun, sekali lagi, tanggung jawab besar ada di pundak para pejabat itu. Jika mereka sudah berani mengambil jabatan, mereka juga harus berani memikul tanggung jawabnya, bukan mengeruk keuntungannya.

Mungkin, mereka tak perlu sidak. Yang perlu mereka lakukan adalah menyaksikan tayangan-tayangan tv yang menyajikan realitas kehidupan sebenarnya dari rakyat, bukan tayangan-tayangan sinetron yang lebih mengedepankan glamoritas semu.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pasien BPJS yang Kartunya Tidak Aktif Mulai …

Posma Siahaan | | 21 December 2014 | 06:53

Hollywood Kena Batunya, AS Panik! …

Daniel H.t. | | 21 December 2014 | 10:27

Inilah 5 Strategi Penting Menurunkan Tekanan …

Irsyal Rusad | | 21 December 2014 | 09:22

Tukeran Hadiah, Wichteln …

Gaganawati | | 21 December 2014 | 05:29

Ayo Tulis Ceritamu untuk Indonesia Sehat! …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 21:46


TRENDING ARTICLES

Lain Fahri Hamzah, Lain Pula Fadli Zon …

Ajinatha | 7 jam lalu

Lebih Baik Pernyataan Dwi Estiningsih …

Hendi Setiawan | 7 jam lalu

Beda Fahri Hamzah, Fadli Zon, Setya Novanto …

Ninoy N Karundeng | 8 jam lalu

Natal, Skandal Sejarah Kelahiran Yesus …

Nararya | 8 jam lalu

Pintu Damai Tertutup, Menang Golkar Bali …

Erwin Alwazir | 17 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: