Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Aba Mardjani

Wartawan Olahraga, Kadang Menulis Cerpen, Tinggal di Jakarta.

Derita Orang Pinggiran, Tanggung Jawab Pejabat?

OPINI | 02 November 2012 | 14:14    Dibaca: 189   Komentar: 0   0

SEORANG nenek, entah namanya siapa. Setiap hari bekerja keras menjual tempe keliling kampung. Berapa untung yang dia peroleh? Rp 6.000. Uang itu digunakannya untuk membeli obat bagi suaminya yang tengah sakit. Lalu, bonus dua buah tempe yang diterimanya dari juragan tempe, ditukarkannya dengan beras beberapa genggam untuk makan hari itu. Tanpa lauk.

Itulah salah satu episode kisah Orang-Orang Pinggiran (OOP) yang ditayangkan stasiun TV Trans7. Salah satu acara yang ‘suka’ saya tonton agar saya tak pernah lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya kepada saya bersama keluarga selama ini.

Melalui tayangan OOP itu, di sudut lain, selalu kita saksikan orang-orang yang nasibnya sangat memilukan. Si nenek penjual tempe, bahkan bisa disebut masih lebih beruntung dibandingkan sejumlah kisah lain. Sebut misalnya seorang nenek yang matanya katarak sebelah, harus mencari nafkah bagi anaknya yang lumpuh selama 30 tahun.

Menyaksikan kisah-kisah seperti itu, saya kerap kali diingatkan dengan kisah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengadakan sidak untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ia akan memanggul sendiri beras atau gandum jika menemukan ada rakyatnya yang kekurangan makanan.

Keteladanan seperti itu sungguh tak pernah kita dengar dari pemimpin kita saat ini. Mendekati pun tidak. Mereka justru asyik korupsi kiri-kanan untuk memperkaya diri. Mereka berusaha dengan segala macam cara untuk menjadi pemimpin dan kemudian dengan segala cara mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal saat pencalonan dan mencari keuntungan dari mana-mana. Gaji besar, fasilitas memadai, tak cukup bagi mereka. Sementara di sisi lain, sungguh begitu banyak rakyat yang kelaparan, yang sakit tak tersembuhkan, tak mampu mengenyam pendidikan, dan seterusnya.

Nasib tragis si penjual tempe, atau yang lain yang jauh lebih tragis, pada dasarnya adalah tanggung jawab mereka para pemimpin itu. Mereka diberikan jabatan menjadi lurah, menjadi camat, menjadi walikota, bupati, gubernur, menteri, presiden, semata untuk memperhatikan rakyatnya. Semua mereka itu kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah, selain pertanggung jawaban duit-duit korupsi yang mereka keruk. Sen per sen akan ditanya.

Kita, pada dasarnya, juga berkeharusan membantu mereka yang kemampuannya jauh di bawah kita. Menjadi amal saleh jika kita bisa membantu. Namun, sekali lagi, tanggung jawab besar ada di pundak para pejabat itu. Jika mereka sudah berani mengambil jabatan, mereka juga harus berani memikul tanggung jawabnya, bukan mengeruk keuntungannya.

Mungkin, mereka tak perlu sidak. Yang perlu mereka lakukan adalah menyaksikan tayangan-tayangan tv yang menyajikan realitas kehidupan sebenarnya dari rakyat, bukan tayangan-tayangan sinetron yang lebih mengedepankan glamoritas semu.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Menularkan Minat Sastra kepada Remaja Lewat …

Benny Rhamdani | | 28 May 2015 | 12:56

Atensi Hipertensi …

Dainsyah Vormula Da... | | 28 May 2015 | 06:33

Suasana Ujian Semester di Kampus Top Dunia, …

Fadhilah Muslim | | 28 May 2015 | 05:48

Masker Bioselulosa di Luar Negeri Sedang …

Rahmad Agus Koto | | 28 May 2015 | 03:17

Kompasiana-”Dayakan Indonesia” …

Kompasiana | | 11 May 2015 | 17:09


TRENDING ARTICLES

5 Samurai Membidik Rachmat Gobel …

Djono Bedjo | 9 jam lalu

Petral Diaudit, Posisi Politik Jokowi, dan …

Ninoy N Karundeng | 9 jam lalu

Hati-Hati Berkendara, Ada Operasi Patuh 2015 …

Suci Handayani | 10 jam lalu

Berbahayanya Provokasi Prabowo dalam Kasus …

Daniel H.t. | 10 jam lalu

Prahara jelang Kongres FIFA …

Achmad Suwefi | 11 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: