Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Aba Mardjani

Wartawan Olahraga, Kadang Menulis Cerpen, Tinggal di Jakarta.

Derita Orang Pinggiran, Tanggung Jawab Pejabat?

OPINI | 02 November 2012 | 14:14 Dibaca: 186   Komentar: 0   0

SEORANG nenek, entah namanya siapa. Setiap hari bekerja keras menjual tempe keliling kampung. Berapa untung yang dia peroleh? Rp 6.000. Uang itu digunakannya untuk membeli obat bagi suaminya yang tengah sakit. Lalu, bonus dua buah tempe yang diterimanya dari juragan tempe, ditukarkannya dengan beras beberapa genggam untuk makan hari itu. Tanpa lauk.

Itulah salah satu episode kisah Orang-Orang Pinggiran (OOP) yang ditayangkan stasiun TV Trans7. Salah satu acara yang ‘suka’ saya tonton agar saya tak pernah lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya kepada saya bersama keluarga selama ini.

Melalui tayangan OOP itu, di sudut lain, selalu kita saksikan orang-orang yang nasibnya sangat memilukan. Si nenek penjual tempe, bahkan bisa disebut masih lebih beruntung dibandingkan sejumlah kisah lain. Sebut misalnya seorang nenek yang matanya katarak sebelah, harus mencari nafkah bagi anaknya yang lumpuh selama 30 tahun.

Menyaksikan kisah-kisah seperti itu, saya kerap kali diingatkan dengan kisah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengadakan sidak untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ia akan memanggul sendiri beras atau gandum jika menemukan ada rakyatnya yang kekurangan makanan.

Keteladanan seperti itu sungguh tak pernah kita dengar dari pemimpin kita saat ini. Mendekati pun tidak. Mereka justru asyik korupsi kiri-kanan untuk memperkaya diri. Mereka berusaha dengan segala macam cara untuk menjadi pemimpin dan kemudian dengan segala cara mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal saat pencalonan dan mencari keuntungan dari mana-mana. Gaji besar, fasilitas memadai, tak cukup bagi mereka. Sementara di sisi lain, sungguh begitu banyak rakyat yang kelaparan, yang sakit tak tersembuhkan, tak mampu mengenyam pendidikan, dan seterusnya.

Nasib tragis si penjual tempe, atau yang lain yang jauh lebih tragis, pada dasarnya adalah tanggung jawab mereka para pemimpin itu. Mereka diberikan jabatan menjadi lurah, menjadi camat, menjadi walikota, bupati, gubernur, menteri, presiden, semata untuk memperhatikan rakyatnya. Semua mereka itu kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah, selain pertanggung jawaban duit-duit korupsi yang mereka keruk. Sen per sen akan ditanya.

Kita, pada dasarnya, juga berkeharusan membantu mereka yang kemampuannya jauh di bawah kita. Menjadi amal saleh jika kita bisa membantu. Namun, sekali lagi, tanggung jawab besar ada di pundak para pejabat itu. Jika mereka sudah berani mengambil jabatan, mereka juga harus berani memikul tanggung jawabnya, bukan mengeruk keuntungannya.

Mungkin, mereka tak perlu sidak. Yang perlu mereka lakukan adalah menyaksikan tayangan-tayangan tv yang menyajikan realitas kehidupan sebenarnya dari rakyat, bukan tayangan-tayangan sinetron yang lebih mengedepankan glamoritas semu.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Saat Hari Anak Nasional Terlupakan oleh …

Topik Irawan | | 23 July 2014 | 18:53

Parcel Lebaran Dibuang ke Jalan …

Roti Janggut | | 23 July 2014 | 17:43

Efek Samping Kurikulum “Cepat Saji” …

Ramdhan Hamdani | | 23 July 2014 | 18:46

Mengejar Sunset dan Sunrise di Pantai Slili …

Tri Lokon | | 23 July 2014 | 20:12

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Akhirnya Prabowo-Hatta Melangkah ke MK …

Bang Pilot | 15 jam lalu

Jokowi “Penyebar Virus” kepada …

Hendrik Riyanto | 15 jam lalu

(Saatnya) Menghukum Media Penipu …

Wiwid Santoso | 16 jam lalu

Setelah Kalah, Terus Apa? …

Hendra Budiman | 16 jam lalu

Jokowi Raih Suara, Ahok Menang Pilpres …

Syukri Muhammad Syu... | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: