Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Rikobidik

Dosen Filsafat Universitas Nasional & Pengamat Politik Pendidikan TInggi

Hapus Sistem Prabayar Pembayaran Listrik PLN Sekarang Juga!

OPINI | 05 September 2012 | 21:32 Dibaca: 2502   Komentar: 23   1

Hanya Himbauan, Bukan Keharusan!

Hanya Himbauan, Bukan Keharusan!

Pada 1 September 2012, saya menelepon Call Center 123 untuk keperluan menambah daya listrik dari 1300 watt ke 3500 watt. Pada hari itu, saya diminta untuk melunasi pembayaran tagihan bulan September terlebih dahulu supaya permohonan saya bisa ditindaklanjuti. Selesai menutup telepon, saya segera melunasi tagihan bulan itu via sms Banking.

Namun, saya menemui kejanggalan yang tingkat irasionalitasnya berada di tingkat akut! Kenapa saya berani mengklaim penilaian itu? Sebab, petugas Call Center 123 yang bernama bapak Ali segera mengingatkan kepada saya bahwa permohonan penambahan itu sekaligus diartikan pengalihan penggunaan sistem pembayaran, yakni dari pascabayar ke prabayar. Di sini, saya ngotot tidak bersedia untuk mengubah sistem pembayaran tersebut karena lebih banyak kerugian buat konsumen daripada kelebihannya. Lalu, Pak Ali mengatakan akan mencatatkan permintaan saya yang tetap ingin menggunakan sistem pembayaran pascabayar sebagai permohonan tambahan. Beliau juga mengatakan bahwa permohonan saya ini akan diproses selama ± 24 jam setelah melunasi tagihan bulan September. Untuk itu, beliau memberikan nomor pelaporan bernomor 4186 yang berisi tentang penambahan daya dan tetap menggunakan sistem pascabayar.

Keesokan hari, pada 2 September 2012, saya menghubungi kembali Call Center 123 untuk menindaklanjuti no pelaporan 4186 dan diterima oleh bpk Supri. Di situ, pak Supri membacakan kembali no pelaporan saya tersebut dengan mengatakan bahwa selain penambahan daya, saya dicatatkan untuk menggunakan sistem prabayar! Sungguh saya terkejut dan merasa dipermainkan oleh petugas Call Center 123 yang bernama Pak Ali karena telah berbohong kepada saya yang telah janji untuk mencatatkan permohonan sistem pascabayar untuk pelaporan saya tersebut. Petugas Call Center 123 pada 2 September 2012 ini pun takkalah gigih menggiring saya untuk menggunakan sistem prabayar. Berhubung saya tetap bertahan untuk menggunakan sistem pascabayar, permohonan saya untuk menambah daya tidak listrik akhirnya tidak ditindaklanjuti sehingga terjegallah niat saya untuk menambah daya listrik.

Pertanyaan saya adalah sejak kapan sistem prabayar di PLN menjadi bersifat wajib? Apakah ada insentif tertentu bagi petugas PLN yang jika berhasil “memaksa” pelanggan beralih ke sistem prabayar? Kalau ada, maka pemberian insentif ini bisa dicurigai sebagai biang keladi tindak pemaksaan peralihan sistem pembayaran.

Yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi adalah jika memang ada insentif, berarti kuat sekali niat mengalihan sistem pembayaran ini. Kuatnya niat inilah yang justru saya curigai mengandung aroma penyimpangan. Sebab, dana pemerintah yang telah dibelanjakan untuk membeli meteran listrik prabayar harus menimbulkan kesan seolah-olah berhasil dilaksanakan dengan menunjukkan bukti banyaknya jumlah pelanggan PLN yang beralih ke sistem prabayar. Padahal, angka “keberhasilan” itu bertolak dari praktik memanipulasi kehendak konsumen listrik. Dalam hemat saya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) harus segera mengambil tindakan untuk mengadvokasi para pengguna listrik PLN

Lingkaran setan ini tentu harus dituntaskan dengan segera. Sebab, sistem pembayaran listrik prabayar itu lebih terkesan menguntungkan PLN ketimbang masyarakat dan mengutamakan profit daripada pelayanan. Di sini,  terkesan kuat bahwa seolah-olah pemerintah via PLN hanya akan melayani masyarakat jika masyarakat telah membeli listrik terlebih dahulu (logika pulsa telepon seluler prabayar). Padahal, logika yang warasnya adalah pemerintah harus melayani kebutuhan masyarakatnya, bukan masyarakat melayani kebutuhan & keuntungan pemerintah.

Jadi, jika PLN menganggap bahwa “listrik pintar adalah solusi isi ulang dari PLN”, maka saya justru mengatakan bahwa listrik pintar adalah solusi membuat masyarakat kehilangan haknya untuk dilayani sesuai kebutuhan dan kesanggupan masing-masing!

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Mengawasi Anak Inklusif dalam UN …

Rohma Nazilah | | 17 April 2014 | 00:48

Final Copa Del Rey : Madrid 2 – 1 …

Arnold Adoe | | 17 April 2014 | 04:30

Maunya Bugar dengan Vitamin C Dosis Tinggi, …

Posma Siahaan | | 16 April 2014 | 22:34

Kebun di Atas Rumah? …

Wulan Harismayaning... | | 16 April 2014 | 21:01

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


TRENDING ARTICLES

Akun Dinda Tidak Takut Komen Pedasnya Pada …

Febrialdi | 11 jam lalu

Prabowo Terancam Tidak Bisa Bertarung di …

Rullysyah | 11 jam lalu

Istilah Inggris yang Rada Kadaluwarsa …

Gustaaf Kusno | 15 jam lalu

Memalukan! Kapten Persebaya dan Pelatih …

Ethan Hunt | 21 jam lalu

Tolak Mahfud MD atau Cak Imin, PDIP Duetkan …

Ninoy N Karundeng | 21 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: