PMI General Chairman Jusuf Kalla/Admin (Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat)

Sabtu, 10 September 2011 bertempat di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), JK sebagai alumni Fakultas Ekonomi yang juga Ketua Alumni Unhas mendapat anugerah doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa, Dr(HC)). Penganugerahan gelar doktor kehormatan ini mengikuti prosesi yang natural khususnya dari kacamata penganugerahan yang dilakukan dalam Kampus Unhas dan diikuti oleh Orasi Ilmiah dalam sebuah siding senat akademik dengan tujuan memberikan keyakinan pada civitas academica Unhas dan publik bahwa JK memang layak mendapat gelar terhormat dari Kampus. Ini berbeda dengan polemik penganugerahan DR(HC) oleh Universitas Indonesia (UI) pada Raja Arab Saudi.

Sepertinya penganugerahan ini berjalan lancar, alami dan sukses namun ada dua berita yang mengejutkan sesudah prosesi anugerah Dr(HC) dan Orasi ilmiah JK itu. Kedua berita itu adalah ritual negatif yang berupa tawuran antar kelompok mahasiswa Unhas yang terjadi dalam Kampus, dan yang kedua merebaknya tudingan bahwa JK tidak paham akan subsidi BBM khususnya usul JK agar segera Pemerintah mencabut subsidi Pertamax. Kedua isu yaitu tawuran dalam Kampus Unhas dan subsidi BBM ini memang merupakan dua masalah yang sering membuat JK gatal dan geram. Motto JK yang terkenal – Lebih Cepat Lebih Baik – sepertinya kandas terhadang batukarang dan menjadi impoten dalam upaya menyelesaikan dua masalah ini.

JK Keseleo Lidah Tentang Pertamax

Banyak media cetak dan elektronik memberitakan orasi ilmiah JK dengan tema politik ekonomi. Sorot pemberitaan adalah usul JK agar subsidi BBM segera dicabut oleh Pemerintah karena menghamburkan uang Negara, tidak tepat sasaran dan menyengsarakan rakyat. Alih-alih membuat rakyat kecil menjadi sejahtera, malah orang kaya yang mendapat kemudahan, Media ramai memberitakan bahwa JK bilang – Subsisi BBM, khususnya Pertamax segera dicabut dan dana yang super besar sampai 100 trilyun itu hendaknya dialihkan untuk membiayai program-program pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasti banyak kalangan setuju dengan gagasan besar ini. Namun penggunaan kata Pertamax itu yang sangat mengganggu. Bukahkan khalayak ramai paham bahwa dua produk BBM Pertamina yaitu Pertamax dan Pertamax Plus yang disetiap SPBU senantiasa berwarna biru dan merah itu sudah sepenuhnya mengikuti mekainisme pasar alias harganya tidak mendapat subsidi APBN. Hanya BBM Premium yang berwarna kuning dengan oktan 82 itu yang mendapat alokasi APBN untuk disubsidi. NB. Pasti pemilihan warna kuning, biru dan merah itu tidak ada kaitannya dengan warna ketiga partai besar nasional !

Mengapa keselo lidah itu bisa terjadi pada JK yang terkenal tahu betul apa yang iya ucapkan dan paham kepada siapa iya berbicara? Bisa karena euphoria kesenangan hati yang lazim dialmani anak manusia saat hatinya berbunga-bunga sehingga emosi lebih dominan ketimbang logika. Dan, faktor kedua bisa saja karena JK hanya tahu bahwa kendaraannya senantiasa berhenti di SPBU yang menjual Pertamax (si-biru beroktan 92) atau Pertamax Plus (si-merah beroktan 95). Begitu terjadi setiap waktu sehingga begitu BBM yang terfikir oleh JK maka kata Pertamax yang melekat. Saya yakin kerikil kecil ini dipahami para pembaca dan pemirsa. Ide besarnya tetap – Kaji ulang politik-ekonomi subsidi BBM dan dahulukan program peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan ditanah air tercinta ini. Tindakan non-populer mencabut subsidi BBM itu yang disuarakan dengan lantang oleh JK – Lebih Cepat Lebih Baik.

Tawuran Dalam Kampus Unhas

Jauh sebelum JK terpilih di 2004 sebagai Wapres RI, masalah tawuran yang lagi dan lagi terjadi di Kampus Unhas menjadi kanker yang ingin dibasminya. Banyak Rektor dan mantan Rektor Perguruan Tinggi yang JK undang untuk memberi masukan. Prof Radi Gani sebagai Rektor Unhas dan Prof Ahmad Amiruddin sebagai mantan Rektor dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan adalah dua tokoh yang senantiasa mendampingi JK dalam upaya menggalang masukan dan mencari solusi paripurna dari masalah tawuran di kampus Unhas. Banyak alternatif digagas dan coba diterapkan. Mulai dari sangsi akademis yang lazim dikenal sebagai DO (Drop Out) sampai upaya jangka panjang dengan deretan program ekskul (ekstra kurikuler). Salah satu alternatif solusi yang ekstrim adalah memindahkan lokasi fakultas yang ditengarai sebagai biang kerok dari tawuran ini ke kampus baru Unhas. Upaya-upaya ini belum membuahkan hasil mengingat kita masih sering membaca, melihat dan mendengar berita seputar tawuran di Kampus Unhas. Pernah saking kesal dengan isu tawuran ini segelintir orang mengatakan bahwa Unhas itu tak punya Kampus karena lebih bersifat Padepokan. Ada lagi yang lebih jahil dengan mengatakan – Mungkin perlu mengganti lagi nama Makasar, bukan kembali ke UjungPandang melainkan menjadi Mahalus.

Tawuran dalam Kampus Unhas ini hanya salah satu dari masalah besar dalam kampus-kampus di tanah air. Kita tahu Univeristas Halu Uleo juga tak kalah mengerikan beritanya dengan apa yang terjadi di Unhas. Idem ditto dengan yang terjadi di Kampus Sam Ratulangi dalam kobaran tempur SARA di Ambon. Tidak ada solusi instan. Dosen, karyawan, mahasiswa, orangtua mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lain musti bahu-membahu mencarikan solusi paripurna. Ini bagian dari kompleksitas sosial (social complexity) yang penyelesainnya musti melalui pendekatan komprehensif dengan mengharmoniskan perspektif politik, sosial, ekonomi dan iptek dengan satu tujuan mulia – Kampus menjadi kawah candra dimuka bagi anak negeri dalam menyiapkan diri sebagai generasi penerus pembangun NKRI.