
Seseorang yang kesehariannya dihabiskan bersama kaum tani dan keluarganya, jurnalis adalah bagian dari hidupnya. Suka mendengar lagu kitaro dan instrumen apapun yang bisa membangkitkan inspirasi dalam menulis utamanya ketika menyatu bersama alam. Selain sebagai aktifis NGO yang fokus soal petani, juga menjadi wartawan di Majalah nasional agribisnis Trobos.
Dibaca: 554
Komentar: 22
1 dari 1 Kompasianer menilai aktual
Polisi…oh polisi ( gambar indra)
Sudah bukan menjadi rahasia umum ketika seorang ingin masuk menjadi anggota kepolisian dengan pangkat brigadir dua. Setiap peserta yang ingin anaknya mendaftar sebagai anggota Polri setidaknya menyediakan dana sebesar 70-80 juta rupiah bahkan tahun ini dana gendut itu sudah mencapai kisaran 150 juta rupiah. Fantastis !!!
Namun dana yang terbilang cukup besar itu cukup bervariasi, tergantung sejauhmana kedekatan si calon dengan pengurus mereka yang ada di institusi kepolisian ini.
Anehnya, ketika saya berkunjung ke salah satu daerah di Sulawesi Selatan, seorang Ibu Rumah Tangga yang tak ingin namanya di sebut mengakui bahwa anaknya ingin sekali masuk menjadi anggota polisi, dan dengan rela ia mempersiapkan sejumlah persyaratan tersebut yang penting anaknya itu bisa diterima.
“Apapun saya bisa usahakan demi masa depan anak saya, karena sawah saya masih ada untuk sewaktu-waktu kebutuhan mendesak saya bisa menjualnya untuk kebutuhan yang mendadak”. “kata Ibu empat anak itu yang baru saja memasukkan anaknya ke salah satu Sekolah Polisi Negara (SPN) di Makassar.
Ditempat terpisah, lain halnya dengan Orang Tua bernama Beddu ini, dengan penuh kepasrahan Ia memberikan semangat kepada anaknya yang semata wayang untuk masuk menjadi anggota Polri. Namun, apa kata Pak Beddu :
“Saya hanya bisa mendoakan agar anak saya bisa masuk anggota Polisi sesuai cita-citanya sejak masih kecil, tetapi ketika di kampong ini orang ramai-ramai membicarakan seputar dana yang harus dipersiapkan, saya hanya bisa pasrah”, kalau dana sebesar itu dari mana saya mengambilnya?” Apakah saya harus menjual semua harta saya satu-satunya, yakni sepetak sawah yang saya bisa petik hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”.
Sungguh ironis memang dengan dua pemberitaan diatas, ketika Negara kita ini gencar-gencarnya menyoroti institusi Kepolisian yang penuh dengan KKN. Melihat masalah yang terjadi di negeri ini yang melibatkan para anggota Kepolisian yang dicap sebagai lembaga yang tidak kredibel alias kotor adalah wajar karena selama ini untuk masuk sebagai anggota polisi saja menghabiskan dana yang tidak sedikit. Dengan begitu, setelah mereka resmi dilantik menjadi anggota polisi, mereka siap terjun dilapangan dan barangkali yang ada dalam pikiran mereka bahwa saya harus mengembalikan uang saya melalui sabetan-sabetan yang ada di masyarakat publik.
Pantaslah bahwa Kepolisian sebagai Institusi penegakan hukum selama ini kurang mendapat kepercayaan di masyarakat karena adanya oknum-oknum polisi yang secara terang-terangan meminta imbalan untuk para peserta yang akan mendaftar jadi anggota polisi, apalagi pungutan-pungutan liar yang meresahkan masyarakat, bukan hanya Polisi Lalu Litas, tetapi kesatuan-kesatuan lainnya juga cukup meresahkan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka mafia-mafia penegakan hukum di tanah air termasuk kejaksaan selamanya tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan selama-lamanya dalam keberadaanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. diperlukan adanya semacam reformasi besar-besaran di tubuh Institusi ini, dan selanjutnya biarkan publik yang menilai.