Tempat tinggal saya memiliki ketua RW yang menjabat sejak 1980-an. Ia tidak bersedia lagi menjadi ketua karena merasa sudah cukup tua. Masyarakat menjadi resah. Siapa yang akan menjadi penggantinya? Sebuah pertanyaan meluncur dari tetangga yang mengirim undangan rapat RW ke rumah.

“Bu, siapa kira-kira yang bisa dicalonkan menjadi ketua RW?”

Ibu saya hanya menjawab dengan senyum. Sulit memang menjawab pertanyaan tersebut. Bukan karena tidak ada SDM yang bersedia menjadi ketua RW. Lebih karena persoalan perbedaan agama.

Masyarakat di tempat tinggal saya terdiri dari bermacam agama. Mereka relatif hidup berdampingan dengan damai. Apabila salah satu umat beragama merayakan hari besar, pemeluk agama lain memberi selamat atau menghormati perayaannya. Tidak pernah muncul konflik berlatar agama di tempat umum. Itu yang tampak di permukaan. Akan tetapi, apabila melihat lebih jauh, usaha mempertahankan pengaruh dan dominasi suatu agama sebenarnya dilakukan melalui cara-cara tertentu.

Salah satu contohnya tentu saja seputar pemilihan ketua RW di atas. Ada kecenderungan warga tidak memilih Ketua RW berdasar kompetensi. Mereka memilih pemimpin dengan pertimbangan yang seiman dengannya. Mereka merasa aman, terakomodir pendapatnya, terayomi, dan nyaman apabila pemimpin mereka seiman.

Mereka tidak mau mengambil risiko dengan memilih pemimpin yang berbeda keyakinan. Ada ketakutan bahwa kondisi yang adem ayem dan tentrem selama ini menjadi berubah. Warga pemeluk agama mayoritas takut apabila pemimpin yang berasal dari agama minoritas membuat kebijakan yang merugikan kaum mayoritas.

Dalam era demokrasi seperti ini, hal-hal semacam itu seharusnya dapat dihindari. RW sebagai salah satu fondasi terkecil dari suatu bangsa seharusnya mampu memelihara kerukunan antarwarga. Bukan justru memecah belah warga masyarakat. Apabila riak-riak seperti ini tertahan dan tidak pernah didiskusikan dengan terbuka, suatu waktu akan meletupkan konflik.