Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Isson Khairul

Saya memulai hidup ini dengan menulis puisi dan cerita pendek, kemudian jadi wartawan, jadi pengelola selengkapnya

RS Cipto Mangunkusumo: Banyak Keluhan, Tetap Diserbu Pasien

OPINI | 06 March 2011 | 17:06 Dibaca: 2123   Komentar: 2   4

Pemberitaan tentang dua pasien yang tinggal di selasar Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, selama dua bulan, menguakkan satu hal: rumah sakit di negeri ini ternyata tidak sehat. Bagaimana mungkin institusi kesehatan yang tidak sehat mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat? Inilah realitas yang menyakitkan, yang barangkali tak sempat dipikirkan oleh para pasien yang mendatangi rumah sakit untuk berobat.

RSCM yang menjadi rumah sakit rujukan nasional, misalnya. Hingga Desember 2010, RSCM memiliki tagihan yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sebesar Rp 24,7 miliar. Menurut data RSCM, dari total tagihan sebesar Rp 52,9 miliar, jumlah tagihan yang terbayar baru Rp 28,2 miliar. Sisanya masih terus diupayakan untuk ditagih ke pemerintah daerah. Rata-rata setiap bulan RSCM memiliki piutang senilai Rp 300 juta dari para pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Setiap hari lebih dari 2.000 orang mendaftarkan diri sebagai pasien, padahal tempat yang tersedia hanya 900 tempat tidur untuk pasien dewasa dan 178 tempat tidur untuk pasien anak.

Dengan beban piutang Rp 24,7 miliar dan pertumbuhan piutang Rp 300 juta per bulan, tentu bukan hal yang mudah bagi RSCM menghadapi serbuan 2.000 pasien tiap hari. Sebagai institusi kesehatan, ini tentu tidak sehat. Pelayanan kesehatan sudah dapat dipastikan tidak bisa dilakukan maksimal karena beratnya beban keuangan dan keterbatasan fasilitas, sebagaimana diungkapkan Kepala Unit Pelayanan Pasien Jaminan RSCM Eka Yoshida, Rabu (2/3) dan diberitakan Kompas, Kamis, 03 Maret 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat Belum Cukup:

Untuk mengakses fasilitas pemeriksaan dengan CT Scan, pasien RSCM harus menunggu rata-rata 1-2 minggu. “Kalau di rumah sakit lain satu CT Scan hanya melayani 10 pasien per hari, di RSCM alat yang sama dipaksakan untuk melayani sekitar 60 orang per hari,” kata Eka.

Pemaksaan alat kesehatan yang di luar batas kapasitasnya jelas beresiko tinggi. Pertama, ada kemungkinan akurasi hasil penggunaan alat tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan. Dengan basis hasil yang demikian, bisa jadi terjadi penyimpangan diagnosis secara medis. Kedua, masa pakai alat kesehatan tersebut tentulah menjadi pendek karena ia digunakan berkali-kali lipat melebihi fungsi normalnya. Untuk menambah alat, demi memenuhi kebutuhan pasien, jelas tidak bisa segera dilakukan mengingat beban piutang yang cukup tinggi.

Nah, apa jadinya jika suatu hari alat tersebut rusak? Ada kemungkinan pemeriksaan dengan CT Scan terhenti. Pasien menumpuk. Padahal, setelah digunakan secara paksa pun, pasien harus antri 1-2 minggu untuk dapat giliran diperiksa. Itu baru menyangkut satu alat CT Scan, belum lagi peralatan kesehatan lainnya. Besar kemungkinan, alat-alat kesehatan lain yang ada di RSCM juga mengalami pemaksaan fungsi, mengingat berjubelnya pasien yang mendatangi RSCM.

Sampai di sini, kita bisa memahami betapa tingginya resiko yang harus ditanggung seorang pasien. Juga, betapa tingginya resiko yang akan dihadapi seorang dokter jika terjadi penyimpangan diagnosis karena rendahnya akurasi hasil dari sejumlah alat kesehatan yang fungsinya dipaksakan tersebut. Menurut Direktur Utama RSUP Cipto Mangunkusumo, Akmal Taher, sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis, 03 Maret 2011, RSCM Akhirnya Rawat Pasien Telantar:

Penyebab utama membeludaknya pasien di RSCM karena menerima limpahan pasien dari semua rumah sakit di Indonesia. “Sistem rujukan yang seharusnya dari puskesmas ke RSUD, lalu ke RSUP provinsi, tak berjalan. Semua langsung menuju RSCM,” ujar Akmal.

Penambahan ruangan, menurut dia, tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang diperlukan adalah membenahi sistem rujukan dari daerah sehingga kasus yang bisa ditangani oleh RSUD tidak perlu terburu-buru dirujuk ke RSCM.

Mengatur masyarakat untuk mengikuti prosedur pengobatan yang dimulai dengan berobat ke Puskesmas, kalau tak teratasi lalu dirujuk ke RS Umum Daerah, jika tak teratasi dirujuk lagi ke RS Umum Pusat provinsi, dan bila tak teratasi baru dirujuk ke RSCM, tentu bukan perkara mudah. Untuk urusan kesehatan, saya pikir, tiap orang ingin sembuh dengan cepat. Tak ada orang yang mau berlama-lama sakit. Nah, karena RSCM adalah pusat dari seluruh rumah sakit, maka sebagian besar masyarakat memilih langsung ke RSCM tanpa melewati prosedur tersebut di atas.

Alasan utama memilih RSCM, karena ini rumah sakit pemerintah dan fasilitas pengobatannya lengkap. Pelayanannya? Wah, jangan ditanya. Kalau ada waktu luang, cobalah search di google atau yahoo. Ribuan keluhan akan Anda temukan di sana. Mulai dari antri dan menunggu sampai berminggu-minggu hingga harus membayar uang pelicin pada petugas agar dilayani. Namun, hal itu nampaknya tak terlalu berpengaruh pada mereka yang ingin berobat demi kesehatan. Mereka yang tak mampu akan membekali diri dengan berbagai surat-surat serta dokumen untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kelompok masyarakat ini sekitar 80% dari total pengguna jasa RSCM. Sisanya, adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar penuh. Mereka ini lebih memilih RSCM dibanding RS swasta karena tarif RSCM relatif masih terjangkau.

Jadi, sesungguhnya, kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap RSCM hendaknya patut disyukuri. Dengan terus berbondong-bondongnya masyarakat ke RSCM, manajemen rumah sakit ini sepatutnya mengelola kepercayaan tersebut, dengan secara bertahap membenahi berbagai kelemahan yang ada. Bahwa banyak keterbatasan, toh masyarakat sudah memakluminya. Selain itu, menurut saya, tidak sepatutnya pemda-pemda menunda kewajiban untuk membayar ke RSCM karena warga pemda yang dimaksud sudah memanfaatkan jasa kesehatan RSCM, sebagaimana rincian yang diberitakan Kompas, Kamis, 03 Maret 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat Belum Cukup:

Kepala Unit Pelayanan Pasien Jaminan RSCM, Eka Yoshida, Rabu (2/3), mengatakan, ada 44 kabupaten dan kota yang belum membayar utang ke RSCM. Tunggakan paling besar adalah Kota Bekasi (Rp 6,6 miliar), Kota Depok (Rp 3,9 miliar), dan Kabupaten Bekasi (Rp 3,5 miliar).

Tak adil saya pikir kalau pemda-pemda tersebut membiarkan RSCM menanggung beban piutang yang demikian banyak. Bagaimanapun juga, tak sedikit tenaga kerja medis dan non-medis yang menggantungkan kehidupan mereka dengan bekerja di RSCM. Jika beban piutang itu terus membengkak, tentu para karyawan tersebut akan terkena dampaknya. Selain itu, kemungkinan RSCM akan terseok-seok melayani masyarakat yang membutuhkan.

Padahal, sebagaimana kita tahu, RSCM adalah tumpuan harapan 80% warga masyarakat yang kurang mampu. Alangkah tragis jika kemudian pelayanan RSCM kepada masyarakat terganggu karena beban piutang. Bahwa kemampuan rumah sakit pemerintah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga kurang mampu, itu adalah realitas yang tak terhindarkan. Apalagi jumlah mereka dari tahun ke tahun terus bertambah, sementara dana yang disediakan pemerintah tak tersedia untuk menutup semua kebutuhan tersebut.

Dalam kondisi ini, mengharapkan kontribusi rumah sakit swasta untuk sedikit mengurangi beban rumah sakit pemerintah, tentu tak ada salahnya. Namun, jalan ke arah sana, sungguh tak mudah. Di Depok, Jawa Barat, misalnya. Rumah sakit swasta banyak yang kesulitan memberikan pelayanan kepada peserta program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda karena nilai plafon pelayanan kesehatan untuk kaum miskin di Depok, misalnya, lebih kecil ketimbang beban yang ditanggung. Meski begitu, seluruh pihak hendaknya punya kesadaran untuk bersama-sama mengatasi beban masyarakat kurang mampu di negeri ini. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari kita.

isson khairul

06-03-2011

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Selamat Jalan, Super Admin Kompasiana! …

Nurul | | 27 August 2014 | 11:44

Menyambut Baik Undang-undang Panas Bumi …

Ikhsan Harahap | | 27 August 2014 | 10:03

Jokowi: Rekonsiliasi Itu Apa? …

Armin Mustamin Topu... | | 27 August 2014 | 05:58

Mengapa Turis Tiongkok Tidak Suka ke …

Leo Kusima | | 27 August 2014 | 11:46

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: Kenapa …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Pak Jokowi, Buka Hubungan Diplomatik dengan …

Ninoy N Karundeng | 7 jam lalu

Persaingan Para Istri Bersuamikan WNA …

Usi Saba Kota | 7 jam lalu

“Tuhan, Mengapa Saya Kaya?” …

Enny Soepardjono | 8 jam lalu

DPRD Jakarta Belum Keluar Keringat, tapi …

Febrialdi | 8 jam lalu

“Kelompok Busuk Menolak Ahok” …

Pakfigo Saja | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: