Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Eirene Yulian Adelin

I am me. An unordinary person. Wacky crazy unpredictable. I am a future diplomat and world selengkapnya

Konflik Antar Etnis

OPINI | 10 January 2011 | 11:47 Dibaca: 4700   Komentar: 1   0

Indonesia termasuk negara yang luas dengan berbagai macam suku, budaya, etnik, ras, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke pastinya ada sesuatu yang berbeda dan menarik di setiap daerah. Hal ini yang seharusnya membuat Indonesia sangat indah. Penuh dengan ‘warna’. Namun tak lepas dari realitas yang ada, Indonesia mengalami berbagai macam masalah. Salah satu diantaranya adalah konflik antar ras. Mengapa hal ini terjadi? Perbedaan yang seharusnya membuat Indonesia sangat indah itulah yang justru memecah belah negara kita tercinta ini. Bagian barat dan bagian timur Indonesia saja sudah sangat berbeda. Misalnya di Indonesia bagian timur, Papua berinteraksi dengan hubungan antara suku dengan suku lainnya sehingga ada yang menjadi kepala suku. Di Indonesia bagian barat, Sumatera Barat berinteraksi dengan matrineal (mengatur keturunan dari pihak ibu), dan suku Batak berinteraksi dengan patrineal (mengatur keturunan dari pihak bapak).

Menurut Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, pemicu konflik ada empat yaitu :

1. Ketimpangan ekonomi

Pastinya dalam struktur masyarakat terdapat kecemburuan sosial. Antara itu dari segi materi yang dimiliki, ataupun tingkat keberhasilan sesorang. Namun hal itu melanggar hak asasi manusia apabila kecemburuan sosial tersebut disertai dengan tindakan anarkis. Contohnya dapat dilihat dari kasus konflik kecemburuan pribumi terhadap orang keturunan Tiong Hua. Orang Tiong Hua dianggap sebagai pendatang, namun mereka terlihat lebih sukses. Sebenarnya hal ini mendapat pengaruh historis dimana pada struktur sosial yang diatur oleh kolonialisme Belanda hierarki keturunan Tiong Hua lebih tinggi derajatnya dibanding pribumi. Rasa kecemburuan ini mengalami puncaknya pada saat kejadian tahun 1998. Banyak toko yang dijarah dan dibakar, orang keturunan dibunuh, wanita-wanitanya diperkosa dsb.

2. Agama

Ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Namun dalam pelaksanaannya, ada ormas-oramas yang melakukan tindakan radikal. Mereka memiliki fanatisme dalam agama yang mereka anut sehingga agama lain di mata mereka salah. Misalnya Front Pembela Islam (FPI). Mereka mengatasnamakan agama Islam untuk melakukan aksi anarkis terhadap kaum minoritas. Contohnya ada aksi yang terjadi di Ciketing dan pembakaran rumah yatim piatu milik yayasan Ahmadiyah. Namun seperti yang kita semua ketahui, tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku jahat. Kasus lain adalah konflik lintas agama yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian . Kerusuhan Poso I (25-29 Desember 1998), Poso II (17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei-15 Juni 2000). Hal ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen.

3. Superioritas etnik

Stigmatisasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan konflik antar ras. Sudah ada anggapan negatif terlebih dulu. Contohnya adalah peristiwa sampit yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dengan suku Madura. Etnosentisme juga merupakan hal yang memicu konflik. Dimana satu suku menganggap bahwa sukunya/rasnya yang paling hebat.

4. Kebijakan yang muncul dari pemerintah

Kadangkala pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan satu kelompok saja. Contohnya adalah undang-undang penodaan agama. Undang-undang ini menimbulkan banyak pertentangan karena ada pasal-pasal karet. Artinya bisa diinterpretasikan kemana-mana terutama yang menguntungkan penganut agama manapun yang sedang berkuasa. Akibatnya kelompok-kelompok minoritas bisa dikenai pasal tuduhan penodaan agama seperti yang terjadi pada Ahmadiyah.

Dengan berbagai macam pemicu konflik yang ada, pemerintah mengupayakan beberapa cara untuk mengatasi konflik tersebut, yaitu :

1. Efektifitas hukum

Law Enforcement di Indonesia sendiri saat ini masih merupakan sebuah Quo Vadis. Banyak petinggi negara yang terbuai dengan materi dan kekayaan sehingga mereka melupakan tugas mereka sebagai representatif masyarakat dan akhirnya ikut serta dalam korupsi. Polisi yang posisinya pada hakekatnya adalah netral, banyak juga yang mengambil sikap untuk berpihak pada satu kubu. Mereka melihat suatu kejadian dari sisi subjektif dan bukan objektif. Hal ini dapat dilihat pada saat kejadian anarkis yang terjadi pada saat jamaah Ahmadiyah sedang melakukan pertemuan tahunan. Mobil yang dipakai untuk memimpin massa justru mobil polisi. Efektifitas hukum juga dipengaruhi oleh presiden. Sayangnya presiden kurang tegas dalam mengambil keputusan.

2. Program hidup secara rukun

Pemerintah mengadakan seminar dan diskusi agar masyarakat Indonesia mendapat wawasan baru agar bisa hidup secara rukun. Diskusi yang saya lihat sedang gencar dilkukan oleh pemerintah adalah diskusi lintas agama.

3. Mengurangi ketimpangan sosial

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kisah Haji Warto tentang Lumpur Lapindo …

Windu Andhika | | 17 April 2014 | 14:58

Introspeksi Pascapemilu (Kado buat Caleg …

Nurjanah Nitura | | 17 April 2014 | 11:14

Tahan Nafas di Kereta Gantung Ngong Ping …

Eddy Roesdiono | | 17 April 2014 | 15:42

Parkir Sebabkan PAD Bocor …

Eta Rahayu | | 17 April 2014 | 14:54

Inilah Pemenang Kompasiana - ISIC 2014 Blog …

Kompasiana | | 17 April 2014 | 15:52


TRENDING ARTICLES

Meski Tak Punya Ijin, JIS Berani Menolak …

Ira Oemar | 8 jam lalu

Agar Tidak Menyusahkan di Masa Tua …

Ifani | 15 jam lalu

Menguji Nyali Jokowi; “Say No to …

Ellen Maringka | 16 jam lalu

Dinda, Are You Okay? …

Dewi Nurbaiti | 16 jam lalu

Pelajaran Mengenai Komentar Pedas Dinda …

Meyliska Padondan | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: