Ngobrol Bersama Radix Soal Pluralisme

Ali M.E

RadiX WP.

Tanggal 31 Agustus lalu saya menulis “Apakah Anda Suka Telanjang”. Tulisan ini terinspirasi berita yang menunjukkan hasil penelitian TK Maxx, sebuah toko pakaian di Inggris pernah melakukan survei soal pengaruh pakaian terhadap keberhasilan wawancara kerja. Hasil penelitiannya itu menunjukkan, ternyata 7 dari 10 pewawancara itu tidak menghargai pelamar kerja yang terlalu fashionable. Mereka juga bisa secara langsung menggagalkan para pelamar kerja wanita yang berpakaian kelewat ketat dan bagian atas yang terbuka sehingga menunjukkan belahan dadanya.

Selain itu, ada beberpa kutipan sejarah yang menunjukkan betapa manusia semakin membutuhkan pakaian. Ini terbukti dengan semakin berkembangnya industri tekstil sejak 4000 tahun lalu di Tiongkok , penemuan alat pintal yang lebih baik oleh Richard Arkwright di Inggris 241 tahun lalu, dan sekarang kondisinya tentu lebih baik lagi.

Berdasarkan sepenggal sejarah peradaban manusia yang demikian, mengapa sekarang banyak manusia “modern” cenderung minimalis dalam berpakaian? Dari sini lantas ada gugatan dari Radix dan jawaban-jawaban saya yang saya copy-paste apa adanya dari : http://edukasi.kompasiana.com/2010/08/31/apakah-anda-suka-telanjang/ sebgai berikut :

Radix Wp :

Lalu, dlm masyarakat yg sangat plural ini, standar berpakaian siapa yg hendak diterapkan?

Ali Musatahib Elyas :

Dlm masyarakat plural, tak bisa bicara “standar siapa”. Bayangkan. Kalau di Inggris saja mensyaratkan pakaian tdk ketat dan tidak terbuka belahan dada bg pelamar kerja, maka di sekitar itulah masyarakat plural bisa berupaya tentukan titik temu soal berpakaian yg pantas,

Radix Wp. :

Menurut saya sih, di masyarakat Indonesia tdk akan ditemukan titik temunya. Jk menurut anda bisa, misalnya spt apa?

Ali Mustahib Elyas :

Saya bangga jadi orang Indonesia. Karena bangsa di negeri ini telah relatif mampu menjunjung tinggi pluralisme, bahkan sejak Majapahit. Jadi kalau ada pihak yg masih terlalu bersemangat bicara pluralisme di sini, sesungguhnya mereka harus lebih dulu ditanya tentang ke-Indonesia-annya.

Dengan demikian, soal titik temu itu tidak harus ada kalau memang sulit ditemukan

Radix Wp :

Tdk perlu ada titik temu. Solusinya adlh saling menoleransi segala perbedaan prinsip satu sama lain, tanpa ada pihak yg merasa hrs diistimewakan di atas yg lain. Jangan suka melarang2 atau menjelek2kan satu sama lain. Itulah Bhinneka Tunggal Ika

Ali Mustahib Elyas :

Ya. Titik temu tdk harus ada kalau memang sulit ditemukan. Itu yg saya katakan di atas. Tapi sbg orang yg punya keyakinan dan kepribadian yg kuat, tetap harus menyuarakan kebenaran yg diyakininya asal tdk sambil menuding keyakinan orang lain.

Jadi. Pluralisme bukan justru menyeret kita ke wilayah abu2. Tp justru harus bisa mempertegas posisi masing2. Biarlah bebek tetap eksis dg kebebekannya. Jangan lantas disamarkan menjadi agak sedikit ayam dg dalih pluralisme. Kalau ini yg terjadi, justru akan bertentangan dg makna pluralisme itu sendiri.

Radix Wp :

Justru dlm pluralisme, bebek yg berfisik bebek asli dilatih utk saling menghormati dg bebek yg mirip ayam

Ali Mustahib Elyas :

Sifat mirip kalau masih dalam proses pencarian seorang individu merupakan hal yg wajar. Sedangkan pluralisme bukan gerakan untuk “memirip-miripkan” Tetapi lebih merupakan sunnatullah

Radix Wp :

Blm tentu proses pencarian. Siapa tahu itu sdh final yg–mengutip istilah anda–sunatullah

Ali Mustahib Elyas :

Saya setuju. Bebek asli dilatih agar bisa menghargai bebek yg masih mirip ayam. Bukan justru diminta memrip-miripkan diri dg ayam.

O…ya tentu saja. Mau pencarian atau sudah final, itu urusan seseorang dan bisa jadi inilah contoh dari tdk ada titik temu itu buat bebek asli. Yg penting bebek asli itu tdk lantas digiring untuk masuk wilayahnya “bebek yg gak jelas kebebekannya” atau sebaliknya

Radix Wp :

itu sepenuhnya terserah pilihan bebas tiap bebek, mau berwujud bebek atau berwujud mirip ayam

Ali Mustahib Elyas :

Tidak masalah bagi pihak yg perlu menghormatinya. Masalah itu justru ada pada mereka yg dg sengaja memilih “mirip” ( ini dlm konteks rupa). Dlm konteks sikap disebut “ragu/tidak tegas”. Dalam konteks hukum Islam namanya “subhat”, Dlm konteks cahaya disebut “remang2″
Kasihan sekali mereka yg punya problem ini.
Bahkan kalau itu sebuah pilihan ( seperti yg anda bilang ), bukan saja kasihan. Tapi aneh. Kok ada orang yg sengaja memilih bersikap mirip/ragu/tidak tegas/tidak jelas/remang2.

Sekali lagi no problem jika pilihan mereka itu harus dihargai.
Tp alangkah kasihan dan anehnya sikap itu. Faktor inilah yg boleh jadi membuat para moralis merasa terpanggil untuk mengingatkan mereka bahkan kadang terkesan memaksa.

Radix Wp :

Saya jadi ingat wkt pertama kali melihat perempuan mengenakan burqa. Saya merasa kasihan & aneh. Saya merasa lbh aneh lagi wkt tahu bhw sebagian dari mereka mengenakannya sbg pilihan pribadi, bukan suruhan siapapun.

Tapi, kemudian saya mengambil sikap menghormati keputusan mereka. Saya tdk akan menyinggung2 ttg burqa ketika berkomunikasi dg mereka. Saya tdk akan berusaha agar mereka tdk lagi mengenakan burqa. Itu hak asasinya

Saya sadar, jk saya mengganggu pilihan pribadi tsb, rentan menimbulkan konflik yg tdk perlu. Hal inilah yg mestinya disadari oleh para “moralis”. Jangan lupa, dlm masyarakat yg plural spt Indonesia ini, standar moral tiap org bisa berbeda.

Ali Mustahib Elyas :

Tapi burqa, jilbab, jubah atau apapun namanya bukan sesuatu yang “remang2″. Itu simbol ketegasan pemakainya yg memilih menutup auratnya dg cara begitu. Tepat sekali sikap anda kalau mau menghormati mereka.
Menurut saya. Pluralisme tdk tepat kalau lantas membuat seseorang menjadi permisif

Radix Wp :

Itukan persepsi anda. Persepsi org2 lain bisa berbeda. Begitulah, pluralisme begitu menghargai perbedaan2, shg menjaga hak setiap individu utk memilih & menjalani apapun prinsip hidupnya sendiri tanpa tekanan dari siapapun.

Apa sih ruginya bagi anda jk org lain (termasuk org seagama dg anda) menjalani prinsip hidup yg berbeda dg anda?

Ali Mustahib Elyas :

Saya tidak pernah sedikitpun bilang bahwa orang lain harus sama dengan saya. Misalnya soal menutup aurat itu. Sejauh ini saya masih yakin kalau keharusan menutup aurat itu salah satu prinsip ajaran agama saya. Sekali lg ini prinsip ajaran agama. Tp soal bagaimana cara orang menutup aurat, apakah dg burqa, jubah, jilbab, kebaya+kerudung ala istri2 kyai di Jawa, atau dg cara apapun, inilah wilayah pilihan pribadi yg gak patut diintervensi orang lain.
Kecuali kalau anda berpandangan bahwa seluruh ajaran dalam agama itu boleh ditafsiri, tanpa kecuali. Kalau benar demikian maka pijakan anda dan saya dalam memandang pluralisme memang berbeda. Dg demikian saya tak berminat melanjutkan diskusi ini lagi. Tapi secara pribadi saya tetap bisa menyayangi anda tetapi bukan pilihan2 anda.

Radix Wp :

Kembali ke posting awal saya, “Lalu, dlm masyarakat yg sangat plural ini, standar berpakaian siapa yg hendak diterapkan?”

Sptnya posting terakhir anda menjawabnya, “Standar berdasarkan agama.”

Tanggapan balik saya: tdk bisa begitu. Silakan bagi anda2 yg ingin menjalankan ajaran agama. Tapi, biarkan org2 lain yg memilih utk tdk menjalankan ajaran agama. Toh, negara Republik Indonesia tdk pernah mewajibkan warganya menjalankan ajaran agama.

Yg agamis & tdk agamis bebas menjalani prinsip hidup masing2. Itulah pluralisme alias Bhinneka Tunggal Ika yg jadi semboyan negara kita

Ali Mustahib Elyas :

Posting awal saya menjawab : Tak bisa bicara satu standar di tengah masyarakat yg plural. Posting terakhir saya : Tidak sedikitpun menyinggung standar agama buat semua. Contoh kasus yg saya angkat di situ berlaku bagi pemeluknya, bahkan secara individual, misalnya soal pilihan cara menutup aurat, ya berlaku bg orang per orang yg suka dg cara begitu. Lebih jelasnya : Sbg muslimah dia tunduk pd prinsip keharusan menutup aurat, sebagai Muslimah yg merdeka ia bebas memilih cara tertentu untuk menutup aurat.

Itulah sikap yg jelas dan tegas, silahkan orang lain juga bersikap jelas dan tegas dalam pilihannya. Inilah pluralisme yg sehat menurut saya.

Secara tertulis, negara memang tak mewajibkan warganya jalankan ajaran agama. Anda tahu kan, sejarahnya soal penghapusan kalimat “Dg kewajiban menjalankan syariat bagi…..dst” itu? Tetapi dasar negara kita menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lantas bagaimana anda memahami sila ini kalau bukan dg cara menjalankan ajaran-Nya. Begitu simplistisnya anda memahami dasar negara dg mengatakan negara tdk mewajibkan warganya menjalankan agama. Yang benar saja.

Sampai di sini Radix tak muncul lagi. Saya gak tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya anda berhak dengan bebas untuk membuat kesimpulan sendiri soal pluralisme itu.