Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Sunardialbanyumasi

Guru yang lagi belajar motret...

Apa Arti sebuah Nama (Departemen Vs Kementrian)

OPINI | 25 January 2010 | 03:30 Dibaca: 3178   Komentar: 5   0

Berdasar UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, istilah departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinator disesuaikan menjadi kementerian. Mungkin secara umum tidak ada masalah karena hanya sebuah perubahan nama, nomenklatur, apalagi menurut Menkeu pelaksanaan tidak langsung dalam arti bertahap sampai dengan Mei 2010 sehingga seluruh komponen administratif seperti kertas berkop dll masih bisa dipakai sampai habis sehingga tidak merubah anggaran.

Tapi apakah memang sesederhana itu? Mari coba hitung dari satu sudut kecil misalnya papan nama kantor atau gedung, berapa banyak yang harus ganti? Padahal penggantian adalah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling bawah. Misalkan saja Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementrian Pendidikan Nasional, perubahan papan nama dan juga yang paling kecil misalnya stempel akan berubah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah, kita tidak tahu berapa ribu atau berapa juta jumlah sekolah dari tingkat TK-SMU dan juga Universitas yang ada di Indonesia. Saya belum menghitung berapa Milyar atau mungkin trilyun anggaran yang harus dikeluarkan oleh seluruh kementrian yang ada. Itu belum termasuk penggantian beberapa komponen lain hanya untuk merubah istilah Departemen menjadi Kementrian Apakah tidak ada yang lebih penting dari itu?Merubah nasib rakyat miskin menjadi layak hidup misalnya.

Apakah setiap perubahan kekuasaan harus merubah wajah dan bukan isi? Saya masih belum paham apa perbedaan nyata Departemen dan Kementrian dari segi fungsi dan bukan dari tata nama atau nomenklatur saja. Seharusnya rakyat tidak hanya diberi tahu tentang perubahan itu, tapi arti dan signifikansi perubahan harus dijelaskan. Jangan sampai perubahan itu hanya menjadi “penanda” suatu penguasa agar selalu dikenang, seperti halnya ketika seorang pejabat membangun sebuah tugu di perempatan jalan, kemudian terukir tanda tangannya di sana dengan harapan setiap orang yang melihat tugu tersebut melihat nama pejabat itu tertera disana sebagai “sang pendiri

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tertangkapnya Polisi Narkoba di Malaysia, …

Febrialdi | | 01 September 2014 | 06:37

Menjelajahi Museum di Malam Hari …

Teberatu | | 01 September 2014 | 07:57

Memahami Etnografi sebagai Modal Jadi Anak …

Pebriano Bagindo | | 01 September 2014 | 06:19

Kompas TV Ramaikan Persaingan Siaran Sepak …

Choirul Huda | | 01 September 2014 | 05:50

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

BBM Bersubsidi, Menyakiti Rakyat, Jujurkah …

Yunas Windra | 5 jam lalu

Rekayasa Acara Televisi, Demi Apa? …

Agung Han | 6 jam lalu

Salon Cimey; Acara Apaan Sih? …

Ikrom Zain | 6 jam lalu

Bayern Munich Akan Disomasi Jokowi? …

Daniel Setiawan | 7 jam lalu

Kisah Ekslusive Tentang Soe Hok Gie …

Tjiptadinata Effend... | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Belajar Tertib Anak-anak Jepang di Taman …

Weedy Koshino | 7 jam lalu

9 Kompasianer Bicara Pramuka …

Kompasiana | 8 jam lalu

Dilarang Parkir Kecuali Petugas …

Teberatu | 8 jam lalu

Ini Kata Rieke Dyah Pitaloka …

Uci Junaedi | 8 jam lalu

‘Royal Delft Blue’ : Keramik …

Christie Damayanti | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: