Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Sunardi Albanyumasi

Guru kimia yang sedang belajar motret, semua tulisan direpost lagi di: www.masunardi.com

Apa Arti sebuah Nama (Departemen Vs Kementrian)

OPINI | 25 January 2010 | 03:30    Dibaca: 3484   Komentar: 5   0

Berdasar UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, istilah departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinator disesuaikan menjadi kementerian. Mungkin secara umum tidak ada masalah karena hanya sebuah perubahan nama, nomenklatur, apalagi menurut Menkeu pelaksanaan tidak langsung dalam arti bertahap sampai dengan Mei 2010 sehingga seluruh komponen administratif seperti kertas berkop dll masih bisa dipakai sampai habis sehingga tidak merubah anggaran.

Tapi apakah memang sesederhana itu? Mari coba hitung dari satu sudut kecil misalnya papan nama kantor atau gedung, berapa banyak yang harus ganti? Padahal penggantian adalah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling bawah. Misalkan saja Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementrian Pendidikan Nasional, perubahan papan nama dan juga yang paling kecil misalnya stempel akan berubah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah, kita tidak tahu berapa ribu atau berapa juta jumlah sekolah dari tingkat TK-SMU dan juga Universitas yang ada di Indonesia. Saya belum menghitung berapa Milyar atau mungkin trilyun anggaran yang harus dikeluarkan oleh seluruh kementrian yang ada. Itu belum termasuk penggantian beberapa komponen lain hanya untuk merubah istilah Departemen menjadi Kementrian Apakah tidak ada yang lebih penting dari itu?Merubah nasib rakyat miskin menjadi layak hidup misalnya.

Apakah setiap perubahan kekuasaan harus merubah wajah dan bukan isi? Saya masih belum paham apa perbedaan nyata Departemen dan Kementrian dari segi fungsi dan bukan dari tata nama atau nomenklatur saja. Seharusnya rakyat tidak hanya diberi tahu tentang perubahan itu, tapi arti dan signifikansi perubahan harus dijelaskan. Jangan sampai perubahan itu hanya menjadi “penanda” suatu penguasa agar selalu dikenang, seperti halnya ketika seorang pejabat membangun sebuah tugu di perempatan jalan, kemudian terukir tanda tangannya di sana dengan harapan setiap orang yang melihat tugu tersebut melihat nama pejabat itu tertera disana sebagai “sang pendiri

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mengapa Seorang Pepih Nugraha Bisa Diundang …

Pepih Nugraha | | 25 May 2015 | 22:39

Mengenal Jajan Pasar Gorontalo …

Sutiono | | 26 May 2015 | 07:52

Wall Garden Kebun Sayur Orang Kota …

Mahaji Noesa | | 25 May 2015 | 22:21

OMG! Mahasiswa Malaysia Ini Batal Lulus …

Arianonaka | | 25 May 2015 | 20:04

Cara Cerdas Mengkritik Tulisan Orang Lain …

Muhammad Armand | | 25 May 2015 | 21:41


TRENDING ARTICLES

Menpora Kalah di PTUN, JK Perintah Cabut SK, …

Hasto Suprayogo | 4 jam lalu

SBY dan Mafia Migas …

M. Jaya Nasti Nasti | 8 jam lalu

Soal Istilah Pribumi oleh KAMMI …

Najib Yusuf | 12 jam lalu

Membaca Konflik Terbuka Antara Jokowi vs JK …

Sang Pujangga | 13 jam lalu

Beras Plastik, Anomali Jokowi, dan Strategi …

Ninoy N Karundeng | 14 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: