Back to Kompasiana
Artikel

Sosbud

Sunardi Al Banyumasi

Guru kimia yang lagi nyantrik... (tinggal di Utsunomiya, Tochigi, Jepang)

Apa Arti sebuah Nama (Departemen Vs Kementrian)

OPINI | 25 January 2010 | 03:30 Dibaca: 2981   Komentar: 5   0

Berdasar UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, istilah departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinator disesuaikan menjadi kementerian. Mungkin secara umum tidak ada masalah karena hanya sebuah perubahan nama, nomenklatur, apalagi menurut Menkeu pelaksanaan tidak langsung dalam arti bertahap sampai dengan Mei 2010 sehingga seluruh komponen administratif seperti kertas berkop dll masih bisa dipakai sampai habis sehingga tidak merubah anggaran.

Tapi apakah memang sesederhana itu? Mari coba hitung dari satu sudut kecil misalnya papan nama kantor atau gedung, berapa banyak yang harus ganti? Padahal penggantian adalah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling bawah. Misalkan saja Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementrian Pendidikan Nasional, perubahan papan nama dan juga yang paling kecil misalnya stempel akan berubah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah, kita tidak tahu berapa ribu atau berapa juta jumlah sekolah dari tingkat TK-SMU dan juga Universitas yang ada di Indonesia. Saya belum menghitung berapa Milyar atau mungkin trilyun anggaran yang harus dikeluarkan oleh seluruh kementrian yang ada. Itu belum termasuk penggantian beberapa komponen lain hanya untuk merubah istilah Departemen menjadi Kementrian Apakah tidak ada yang lebih penting dari itu?Merubah nasib rakyat miskin menjadi layak hidup misalnya.

Apakah setiap perubahan kekuasaan harus merubah wajah dan bukan isi? Saya masih belum paham apa perbedaan nyata Departemen dan Kementrian dari segi fungsi dan bukan dari tata nama atau nomenklatur saja. Seharusnya rakyat tidak hanya diberi tahu tentang perubahan itu, tapi arti dan signifikansi perubahan harus dijelaskan. Jangan sampai perubahan itu hanya menjadi “penanda” suatu penguasa agar selalu dikenang, seperti halnya ketika seorang pejabat membangun sebuah tugu di perempatan jalan, kemudian terukir tanda tangannya di sana dengan harapan setiap orang yang melihat tugu tersebut melihat nama pejabat itu tertera disana sebagai “sang pendiri

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kisah Haji Warto tentang Lumpur Lapindo …

Windu Andhika | | 17 April 2014 | 14:58

Introspeksi Pascapemilu (Kado buat Caleg …

Nurjanah Nitura | | 17 April 2014 | 11:14

Tahan Nafas di Kereta Gantung Ngong Ping …

Eddy Roesdiono | | 17 April 2014 | 15:42

Parkir Sebabkan PAD Bocor …

Eta Rahayu | | 17 April 2014 | 14:54

Inilah Pemenang Kompasiana - ISIC 2014 Blog …

Kompasiana | | 17 April 2014 | 15:52


TRENDING ARTICLES

Meski Tak Punya Ijin, JIS Berani Menolak …

Ira Oemar | 8 jam lalu

Agar Tidak Menyusahkan di Masa Tua …

Ifani | 15 jam lalu

Menguji Nyali Jokowi; “Say No to …

Ellen Maringka | 16 jam lalu

Dinda, Are You Okay? …

Dewi Nurbaiti | 16 jam lalu

Pelajaran Mengenai Komentar Pedas Dinda …

Meyliska Padondan | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: