Pada tahun 90-an digulirkan program pemerintah, yaitu Inpres Desa Tertinggal atau yang populer disingkat IDT. Nah IDT itu program bergulir. Maksudnya bantuan kepada warga yang berada di desa tertinggal. Yang menerima dana IDT, setelah setahun dana itu dikembalikan untuk digulirkan kepada orang lain.Dananya cukup besar. Setiap desa mendapat kucuran dana Rp 20 juta.

Dalam kenyataannya, program ini tidak berhasil. Hampir semua desa yang menerima dana IDT mengalami kegagalan, artinya tidak terjadi perguliran. Masyarakat yang menerima IDT tidak mengembalikan. Pasalnya, ada anggapan bahwa dana itu dana gratis yang tidak perlu dikembalikan.

Nah, sejak program IDT, banyak program pemerintah lainnya yang mengalami kemacetan. Terakhir ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh SBY. Memang program itu bukan program bergulir. Seratus persen gratis.

Yang tidak setuju dengan BLT mengatakan bahwa program itu memanjakan rakyat. Menjadikan rakyat memiliki mental gratis. Tidak mungkin rakyat yang menerima BLT akan keluar dari kemiskinananya.

Malahan ada yang mengatakan bahwa BLT itu sebagai sogokan bagi rakyat miskin dan bermuatan kepentingan meraih suara olah SBY pada pemilu 2009.

Bahkan BLT bukan hanya diharapkan oleh rakyat miskin. Rakyat yang tidak tergolong miskin juga mengharapkan BLT. Apalagi kalau memiliki kedekatan dengan aparat desa. Pasti akan di daftar sebagai penerima BLT, sementara yang miskin tidak di daftar.

Pernah saya mewawancarai Bupati Buol ( kabupaten tetangga hasil pemekaran dari Kabupaten Buol Tolitoli).

“Saya tak sepakat dengan program BLT dan raskin. Saya mencetak sawah baru dan saya bagikan kepada warga miskin setiap kk satu hektar. Nah, program yang begitu lebih pas. Rakyat bekerja dan mendapatkan hasil. Kalau BLT, rakyat tidak bekerja, tapi mendapat uang. Cara begitu kan tidak mendidik. Tapi ndak apa-apa lah kalau sifatnya sementara. Tapi, jangan terus-terusan masyarakat dimanjakan dengan BLT “ Demikian Bupati Buol..

Saya bertanya kepada seseorang, mengapa tidak memiliki KTP. Jawabnya : nanti urus KTP kalau ada program KTP gratis.

Sekalipun menunggu lama, sampai tahunan, tidak apa-apa asalkan yang gratisan.

Ketika ada pembagian buku gratis maka mahasiswa yang tak begitu suka membaca pun antri berdesakan. Ketika disuruh membeli, dia mengaku nggak ada uang. Padahal setiap hari dia sanggup membeli pulsa, membelanjakan uangnya untuk membeli rokok.

Mental gratis harus secara perlahan dihilangkan, sebab tidak mendidik, tidak membangun masyarakat menjadi mandiri. Kemiskinan harus diatasi. Itu tugas pemerintah. Tapi, bukan dengan program serba gratis.

Ketika ada program gratis, pasti ada yang membiayai. Tak mungkin pula sesuatu yang gratis memang murni gratis tanpa ada yang membiayai. Paling tidak dari pemerintah (uang negara).